LIPUTAN KHUSUS:
Mendorong Pemilu 2024 Angkat Isu Krisis Iklim
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
KPU RI didorong untuk mengangkat isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam gelaran Pemilu 2024 nanti.
Iklim
Selasa, 08 Agustus 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Greenpeace Indonesia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengangkat isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Greenpeace Indonesia kepada Komisioner KPU August Mellaz, di Kantor KPU, Jumat (4/8/2023) lalu.
Greenpeace Indonesia berpendapat, KPU memiliki peran signifikan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, bukan hanya sebagai pelaksanaan demokrasi prosedural, namun juga substansial. Dalam konteks ini, KPU diharapkan dapat merancang Pemilu nanti menjadi sebuah proses demokratis untuk membicarakan persoalan-persoalan bangsa, di tengah sejumlah krisis yang melanda Indonesia dan global.
Menurut Greenpeace, masyarakat global menghadapi krisis iklim-diikuti dengan ancaman krisis pangan dan air serta kepunahan keanekaragaman hayati--akibat kebijakan ekonomi ekstraktif dan pembangunan, yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, hak asasi manusia, termasuk hak-hak generasi saat ini dan yang akan datang.
“Kami memandang penting bagi KPU RI untuk mengambil peran dalam upaya mengatasi krisis iklim, sebab inilah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dan global saat ini," kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023) kemarin.
"Di sisi lain Pemilu bisa menjadi jalan demokratis untuk memilih para pemimpin yang mau berkomitmen dan beraksi menyelamatkan Bumi dari krisis iklim. Isu krisis iklim pun, katanya, sudah menjadi perhatian dalam pemilu-pemilu di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Brasil," imbuh Leonard.
Dalam hal ini, Greenpeace Indonesia menyampaikan empat usulan kepada KPU RI. Pertama, meminta KPU mewajibkan setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memasukkan isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi dan program resmi yang akan didaftarkan ke KPU. Dokumen resmi visi misi ini penting, sebab akan menjadi salah satu rujukan presiden dan wakil presiden terpilih dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nantinya.
Kemudian yang kedua, Greenpeace Indonesia meminta KPU menggelar debat capres, khusus bertemakan krisis iklim dan lingkungan hidup. Selain itu, debat tema isu ekonomi juga harus mengangkat topik ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai alternatif dari ekonomi ekstraktif. Momentum debat sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memahami visi misi serta program para calon presiden.
Usulan selanjutnya, Ketiga, KPU diharapkan dapat mewajibkan calon legislatif, khususnya DPR dan DPD RI untuk memasukkan laporan harta kekayaan dan dana kampanye dalam situs resmi KPU, agar publik dapat mengakses informasi lengkap dan mengetahui rekam jejak mereka. Usulan terakhir, Greenpeace Indonesia mendorong KPU memperketat pengaturan dana politik, khususnya dana kampanya, bukan hanya bagi para calon, tetapi juga tim pemenangan dan partai pengusungnya.
Dalam pandangan Greenpeace Indonesia, keterbukaan dana kampanye ini penting, mengingat adanya temuan hasil kejahatan atau korupsi di sektor sumber daya alam–-yang dampaknya semakin memperparah krisis iklim–-diduga mengalir ke pendanaan politik. Dalam hal ini, KPU dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di proses Pemilihan Legistaltif (Pileg) dan Pilpres 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPU August Mellaz menyebut secara prinsip lembaganya menaruh perhatian pada isu krisis iklim. August juga menyampaikan akan membahas usulan-usulan ini dengan para pimpinan KPU lainnya.
Share
