-
Warga Dayak Minta Jangka Waktu Hak Atas Tanah IKN Dibatasi
Pemberian hak atas tanah di IKN dengan jangka yang terlalu lama mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
-
Pemerintah dan LSM Teken Komitmen Percepatan Reforma Agraria
Indonesia darurat konflik tanah dan membutuhkan percepatan reforma agraria.
-
KPA: Konflik Agraria Naik 21%
Sepanjang 2024 terjadi 295 konflik agraria, jika dibandingkan pada 2023 yang berjumlah 241.
-
TNI Jangan Terjun ke Rempang: Koalisi
Pelibatan TNI dalam PSN Rempang Eco-City dianggap melanggar konstitusi dan melanggar UU TNI, serta tidak sesuai perintah Prabowo untuk mengevaluasi PSN.
-
KPA Anggap Revisi UU Pokok Agraria Ingkari Konstitusi
Usulan revisi UUPA dianggap berkaitan erat dengan upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengadaan tanah untuk investasi dan proyek-proyek strategis nasional (PSN).
-
Kekerasan terhadap Warga Rempang Masih Terjadi
Pada Kamis dini hari sekelompok orang diduga dari pihak PT MEG, melakukan penyerangan terhadap warga Sembulang Hulu, Rempang. Setidaknya 8 warga mengalami luka berat...
-
PTPN XIV Mantadulu Diminta Setop Berpraktik Ilegal
Ratusan petani dari tiga desa di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, menduduki lahan yang diklaim dirampas oleh PTPN XIV. Aksi pembangunan tenda-tenda perjuangan digelar s...
-
Walhi Khawatir Prabowo Lanjutkan PSN Rempang
Kunjungan Prabowo ke China diduga salah satunya membahas kelanjutan investasi China dan Xinyi di PSN Rempang Eco-City.
-
Resolusi Pejaten Timur: Setop dan Audit Proyek PSN
PSN telah memicu konflik besar dengan masyarakat seperti di Wadas, Rempang, Air Bangis, dan lainnya.
-
Ada Potensi Konflik dalam Rencana Reforestasi 12 Juta Ha: KPA
Banyak desa dan pemukiman masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. Rencana reforestasi pemerintah harus matang dan tidak menimbulkan konflik agraria.
BANNER IKLAN