-
Soal Info HGU, Ombudsman Nilai BPN Lakukan Maladministrasi
Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi terkait informasi HGU tak kunjung diberikan kepada FWI.
-
Tata Kelola Penerbitan HGU Masih Hadapi Sejumlah Masalah
Terdapat 1.779 sertifikat seluas 8,3 juta hektare wilayah HGU yang belum terpetakan atau terdigitalisasi. Jumlah ini di atas 80 persen dari total luas HGU nasional.
-
KPA Catat 212 Letusan Konflik Agraria di 2022
Periode kedua pemerintahan Jokowi menunjukkan kenaikan angka kasus kriminalisasi dalam penanganan konflik agraria.
-
Warga di Ruteng NTT Ditahan karena Menjual Tanahnya Sendiri
Pria bernama Gregorius ditahan setelah diputus bersalah atas tindakannya menjual tanah yang diperoleh secara turun-temurun.
-
Akomodir Kepentingan Investor, Walhi Bengkulu Tolak Revisi RZWP3K
Revisi RZWP3K Bengkulu lebih mengakomodir kepentingan investor dan mengabaikan hak masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir pulau-pulau kecil di Bengkulu.
-
Potret Lahan Indonesia: Murah bagi Korporasi Kikir buat Rakyat
Sebaliknya, kepada rakyat, pemerintah justru terhitung sangat pelit. Pemerintah hanya memberi 3,1 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola rakyat.
-
PTPN V Dituding Rampas Tanah Adat Pantai Raja
Penguasaan lahan oleh PTPN V merampas tanah masyarakat adat seluas 1.013 hektare.
-
Catatan Obral Lahan Para Presiden untuk Korporasi
Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang, terhitung sekitar 147.936.564 hektare lahan pernah diberikan Pemerintah Indonesia kepada korporasi.
-
Papua: Kepastian Hak Atas Wilayah Adat Isu Utama Kongres AMAN
Masyarakat adat memiliki berbagai macam hak. Tetapi, tidak semua hak menjadi dasar untuk pengakuan keberadaannya, hanya hak atas wilayah adat yang menjadi dasar.
-
Obral HGB IKN, KPA Sebut BPN Calo Tanah
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menganggap wacana pemberian insentif HGB 80-160 tahun seperti percaloan tanah.
BANNER IKLAN
