-
Pemerintah Dianggap Gagal Laksanakan Reforma Agraria
Kebijakan dan perundangan yang disusun terkait agraria justru tak berpihak pada petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
-
WALHI Desak Pemerintah Redistribusi Tanah Konflik Agraria
Konflik agraria masih terus berlangsung. WALHI kembali melaporkan 24 konflik agraria di 12 provinsi kepada Kementerian ATR/BPN.
-
Perhutanan Sosial di Jatim Belum 100% Terealisasi
Sejauh ini Perhutanan Sosial yang telah terealisasi sebesar 176.149,68 hektare, terdiri dari 347 izin dan dimanfaatkan oleh 129.990 KK petani.
-
BPN Ukur Tanah, Warga Wadas Aksi Tutup Mulut Keliling Desa
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan warga Wadas terhadap segala bentuk aktivitas rencana pertambangan di Wadas.
-
Prioritas Pembebasan Lahan IKN Menteri ATR Dianggap Ancam Warga
Hingga Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan IKN pada 2019 lalu, perampasan tanah warga oleh korporasi di tempat itu sama sekali belum diselesaikan.
-
Serikat Petani: WTO Gagal Atasi Kelaparan dan Kemiskinan
WTO dituding sebagai pemicu krisis pangan karena praktik liberalisasi perdagangan.
-
Papua Barat: Kembalikan Lahan Eks Perusahaan ke Masyarakat Adat
Ada harapan besar lahan bekas izin PT ASI dan PT PUA itu bisa dikembalikan kepada masyarakat adat, dan bukan diobral lagi kepada perusahaan atau investor lainnya.
-
Walhi Kecam Kekerasan dan Penembakan Warga di Ketapang, Kalbar
Walhi mengecam kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
-
Konflik Lahan, Insiden Penembakan Terjadi di Kebun Sawit, Kalbar
Insiden penembakan terjadi di dalam konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berawal dari konflik lahan.
-
Sengketa Lahan Berujung Penangkapan 40 Petani di Mukomuko
Terhitung ada 40 anggota PPPBS ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga melakukan pemanenan TBS sawit di lahan HGU PT BBS yang dikuasai oleh PT DDP.
BANNER IKLAN
