“Kami bantah semua pernyataan yang disampaikan kuasa hukum Bapak Lukas Enembe," ujar perwakilan 12 suku dari kaki gunung kembu.
Menurut Walhi penebangan hutan secara liar dan besar-besaran dikhawatirkan akan merusak ruang hidup masyarakat adat setempat.
Pemilik Hak Wilayah Adat tanah di lokasi tambang emas Manokwari menolak wacana Pemerintah yang akan memasukan investor luar untuk mengelola tambang emas di Waserawi.
SVLK kayu adat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat lewat pemanfaatan hasil hutan kayu.
Pengakuan terhadap masyarakat adat harus menjadi fokus utama pemerintah untuk pemenuhan hak-haknya.
Masyarakat adat yang tinggal di Kampung Wonosobo Distrik Moi Segen ini sama sekali tidak berniat membiarkan perkebunan sawit meraja menguasai tanah ulayatnya.
Masyarakat adat memberikan waktu hingga akhir September 2022 kepada pemerintah untuk mencabut perizinan PT PNM
Putusan PTTUN Makassar membuat masyarakat adat di Distrik Konda, Distrik Teminabuan, Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) gelisah.
Lebih dari selusin tahun berjalan, sejak diresmikan pada Februari 2010, proyek ambisius MIFEE hanya menyisakan angan kosong belaka, kalau tidak mau disebut gagal.
Pencabutan izin sawit di Papua Barat tidak dilakukan secara tiba-tiba.
Betahita.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai, mengatakan Pemerintah tidak adil dalam perijinan bidang kehutanan di Papua. Baca juga: Joh...
John NR Gobai, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengatakan ada 6 poin solusi untuk permasalahan kayu dan hutan hutan Papua.
