Laporan AR6 Synthesis Report ini adalah bagian final dari rangkaian Sixth Assessment Report yang mengintegrasikan temuan dari enam laporan sebelumnya yang telah dikeluarkan IPCC sejak 2018. IPCC telah mengungkap banyak analisis mengenai situasi krisis iklim yang sedang dan akan melanda dunia. Mereka juga memperingatkan pemerintah negara-negara untuk melakukan aksi iklim yang lebih nyata dan ambisius untuk menghindarkan kita dari situasi yang lebih buruk lagi.

Situasi ini mengancam Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim, terutama bencana banjir dan panas yang ekstrem. Selama 2022, Indonesia telah mengalami 3.544 bencana, sekitar 90 persen di antaranya bencana hidrometeorologi.

Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tren bencana hidrometeorologi Indonesia telah mengalami peningkatan selama 40 tahun terakhir. Bank Indonesia menganalisis, kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Namun di sisi lain, AR6 Synthesis Report juga menyatakan, masih mungkin untuk mencapai target 1.5°C pada 2100 dengan melakukan segala upaya mitigasi yang ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 50 persen pada 2030 dan mencapai nol emisi 2050.

“Bukti-bukti ilmiah menunjukkan krisis iklim itu nyata dan dampaknya semakin masif. Kita masih berada jauh dari jalur mencapai 1.5°C, tapi masih ada peluang jika kita melakukan aksi iklim yang ambisius, di antaranya dengan percepatan transisi energi.”

Percepatan Transisi Energi Harus Dilakukan Dalam Dekade Ini

Menurut AR6 Synthesis Report, transisi energi dari energi fosil ke energi matahari dan angin akan menguntungkan. Harga listrik dari energi terbarukan telah bersaing, bahkan lebih murah, dibandingkan harga listrik dari energi fosil.

Berdasarkan data IPCC, dari 2010 hingga 2019, harga energi matahari turun 85 persen dan energi angin turun 55 persen. Solusi selanjutnya adalah mengakhiri penggunaan energi fosil secepatnya, yaitu dengan menghentikan pembangunan pembangkit fosil baru dan memensiunkan pembangkit fosil yang ada.

“Dekade ini sangat krusial untuk mempercepat transisi energi dan melakukan mitigasi lainnya sebelum bumi mencapai titik kritis dan mengalami kerugian fatal seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kenaikan muka air laut, dan mencairnya es kutub,” lanjut Adila.

Adila berpendapat, negara maju harus lebih ambisius membuat kebijakan pengurangan emisi agar target yang diproyeksikan di NDC bisa tercapai. Selain itu, lembaga finansial global pun perlu berkomitmen lebih tegas untuk tak lagi mendanai industri fosil, seperti batu bara dan turunannya.

Aksi iklim yang lebih ambisius juga mesti dilakukan pemerintah Indonesia. Pada 2020, Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar tujuh negara dengan emisi terbesar dengan total emisi 55 persen dari emisi global.

Namun, target pengurangan gas rumah kaca Indonesia–yang tertulis dalam Enhanced NDC–masih dinilai highly insufficient atau sangat tidak memadai, dan diprediksi akan membawa kenaikan temperatur hingga 4°C jika semua negara mengadopsi komitmen yang serupa. Sektor energi, yang diproyeksikan akan menyumbang 58 persen dari total emisi tahun 2023, harus menjadi kunci bagi pemerintah dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sayangnya, beberapa kebijakan pemerintah seperti Perppu Cipta Kerja, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 justru masih memberikan ruang dan insentif bagi energi fosil.

Persentase energi terbarukan pun masih rendah, yakni 10,4 persen pada 2022. Padahal, Indonesia harus mencapai target 34 persen energi terbarukan pada 2030, sesuai kesepakatan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JET-P).

Maka dari itu, perlu dipastikan pula pendanaan yang terbatas tersebut dialokasikan untuk mendorong percepatan pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia dan bukan untuk solusi palsu lainnya, seperti nuklir dan gas yang sempat dibicarakan pemerintah.

Pemerintah Indonesia harus mengacu analisis ilmiah IPCC dalam membuat kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Percepatan transisi energi serta menghentikan penggunaan batu bara dan energi fosil lainnya mendesak dilakukan agar Indonesia berada di jalur yang sesuai demi mencapai target 1.5°C yang tertuang dalam Kesepakatan Paris.

“Ini menjadi tahun yang terpenting bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy dengan membuat komitmen dan aksi iklim yang lebih ambisius menuju Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-28 mendatang serta mengimplementasikannya sekarang, menimbang bahwa komitmen iklim Indonesia dalam Enhanced NDC masih dinilai highly insufficient dan akan membawa kenaikan temperatur hingga 4°C atau jauh dari target Paris Agreement,” tutup Adila.