LIPUTAN KHUSUS:
Pemimpin Adat Amazon Peru Minta Bank Setop Danai Korporasi Minyak
Penulis : Aryo Bhawono
Perusahaan minyak negara Peru, Pertoperu, bertanggung jawab atas tumpahan minyak di wilayah masyarakat adat Amazon di Peru.
Masyarakat Adat
Selasa, 15 November 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Para pemimpin masyarakat adat Amazon di Peru akan melakukan perjalanan ke AS pekan ini untuk melobi bank agar memutuskan pendanaan kepada perusahaan minyak negara, Petroperu. Perusahaan itu bertanggung jawab atas tumpahan minyak di wilayah masyarakat adat Amazon di Peru.
Mereka menganggap Petroperu melanggar hak asasi dengan mencemari sumber air dan merusak tempat penangkapan ikan dan perburuan tanpa bisa diperbaiki. Tuntutan juga diajukan kepada pemerintah dan bank menghentikan eksplorasi minyak dan investasi di semua wilayah adat di Amazon di Peru, bagian hutan hujan Amerika terbesar kedua setelah Brasil.
Presiden Federasi Achuar, Nelton Yankur, mengatakan Petroperú telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada populasi. Perusahaan itu mengebor minyak dan mengangkutnya melalui wilayah adat selama 40 tahun.
Dikutip dari Guardian, Yankur dan pemimpin Pribumi lainnya mengatakan mereka akan bertemu dengan perwakilan Citibank, Goldman Sachs dan HSBC di New York, dengan JP Morgan di Washington DC, dan Bank of America di Lima.
Mereka ingin menetapkan risiko sosial, hukum, dan lingkungan dari pembiayaan atau investasi di Petroperú. Risiko tersebut disoroti dalam sebuah laporan oleh LSM Amazon Watch, yang dipresentasikan di New York Climate Week pada bulan September lalu.
Petroperú melaporkan pada bulan September mereka bermaksud mencari investasi 1,6 miliar Dolar AS untuk memulai kembali pengeboran dan ekstraksi minyak di Amazon.
“Dalam perjalanan ke Amerika Serikat ini kami ingin memperingatkan bank untuk tidak membiayai Petroperú, karena (pembiayaan itu) tidak bertanggung jawab dan telah meninggalkan kerusakan lingkungan di wilayah kami,” kata Yankur, yang mewakili masyarakat adat yang tinggal di Sungai Pastaza di Loreto, wilayah Amazon terbesar di Peru.
“Kamu tidak bisa hidup hanya dari uang, di hutan kamu hidup dari alam,” imbuhnya kepada Guardian.
Protes masyarakat adat setelah dua tumpahan minyak oleh perusahaan negara, satu di tahun 2014 dan yang kedua dari sekitar 2.500 barel di bulan September.
Pemerintah menyatakan keadaan darurat dan kemudian Petroperu serta kantor kejaksaan mengatakan tumpahan itu disebabkan oleh pemotongan pipa minyak yang disengaja.
Akibat tumpahan itu, pada 4 November sebuah kapal yang membawa puluhan warga Peru dan 23 turis asing ditahan selama sehari di Sungai Cuninico di Amazon dalam upaya untuk menarik perhatian pemerintah terhadap dampak tumpahan tersebut.
Perdana Menteri Peru, Aníbal Torres, menanggapi dengan menuding balik masyarakat memotong pipa minyak demi menuntut kompensasi.
Alfonso López, seorang pemimpin lokal yang mewakili 60 komunitas Kukama dan Urarinas di daerah yang terkena tumpahan, menolak tuduhan Torres pada hari Kamis pekan lalu (10/11/2022). Ia mengatakan masyarakat adat tidak mampu membahayakan diri sendiri dan wilayanya.
“Sangat serius bahwa negara mengizinkan pencemaran wilayah kita oleh perusahaan yang sama yang seharusnya menjadi milik semua orang Peru,” kata López, yang juga Presiden Amazonian Indigenous Peoples United in Defense of their Territories
Negara, kata dia, harus sadar bahwa peraturan untuk melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat adat justru tidak dipatuhi.
Sebuah studi oleh Oxfam dan koordinator hak asasi manusia Peru berjudul The Shadow of Oil, menyebutkan kebocoran pipa minyak Norperuano memburuk dan memompa minyak mentah Amazon ke arah barat ke kilang dan pelabuhan di pantai utara Peru. Enam puluh lima persen kebocoran disebabkan oleh korosi, pemeliharaan yang buruk, dan infrastruktur.
Petroperú mengatakan pipa Norperuano menerima pemeliharaan permanen, termasuk teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kerusakan. Perusahaan itu menyalahkan sebagian besar tumpahan pada individu dan kelompok yang tidak bermoral yang dengan sengaja memotong pipa tanpa mengukur konsekuensi serius bagi lingkungan.