“Yang mengkhawatirkan adalah kita hidup dalam badai yang sempurna. Karena semua krisis berkontribusi pada peningkatan dramatis dalam ketidaksetaraan di dunia dan kemerosotan serius dalam kondisi kehidupan populasi yang paling rentan,” jelasnya.

Seluruh krisis meningkatkan situasi di mana dunia yang tampak seperti menyatu pada perbedaan antara negara berkembang dan negara maju, bahkan jika ketidaksetaraan tumbuh di negara-negara utara dan selatan. Menurutnya dunia kembali pada divergensi.

Awal bulan ini, kepala Program Pangan Dunia PBB memperingatkan lusinan negara yang bergantung pada gandum dari Rusia dan Ukraina berisiko melakukan protes, kerusuhan, dan kekerasan politik saat harga pangan global melonjak. 

Guterres mengungkapkan dari semua krisis yang dihadapi dunia, krisis iklim adalah yang paling vital.

“Itulah mengapa sangat memprihatinkan bahwa perang di Ukraina sebagian besar harus menjauhkan fokus pada aksi iklim. Kita perlu melakukan segala yang kita bisa untuk membawa kembali isu iklim sebagai isu terpenting dalam agenda kolektif kita. Lebih dari planet ini, spesies manusialah yang juga berisiko.”

Menurutnya saat banyak topik penting dibahas pada konferensi iklim PBB Cop26 di Glasgow November lalu, pertanyaan utama tentang bagaimana mengurangi emisi tidak dibahas secara serius dan terus diabaikan. Ada kesepakatan, kata dia, bahwa untuk menjaga pemanasan hingga 1,5C di atas tingkat pra-industri, diperlukan pengurangan emisi sebesar 45 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 2010. Tapi, imbuhnya, kami bergerak ke arah yang salah.

Menurutnya hal yang benar adalah jika melihat kontribusi yang ditentukan secara nasional yang dimiliki hari ini dan apa yang diumumkan sebelum dan segera setelah COP. Namun seluruh negara masih bergerak ke peningkatan emisi 14 persen.

“Kami memiliki risiko tidur sambil berjalan menuju pembunuhan target 1,5 derajat Celcius. Sesuatu sedang dilakukan, tetapi sudah terlambat. Jika kita ingin menjaga 1,5 tetap hidup, kita perlu memiliki tekad besar untuk mengurangi emisi secepat mungkin.”

Semua indikator menunjukkan efek dari krisis iklim semakin cepat daripada prediksi terburuk beberapa tahun lalu, katanya.

Awal bulan ini, Guterres mengecam perusahaan bahan bakar fosil, menggambarkan mereka dan bank-bank yang membiayai mereka sebagai ‘kemanusiaan sebatas di tenggorokan’ dan mengecam pemerintah yang gagal mengendalikan bahan bakar fosil dan dalam banyak kasus berusaha meningkatkan produksi gas, minyak dan bahkan batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor.

Menanggapi soal tentang kemunduran negara-negara Uni Eropa yang telah mengumumkan rencana untuk membuka kembali pembangkit listrik tenaga batu bara, Guterres mengatakan batubara adalah musuh nomor satu dari aksi iklim.

Sekjen PBB telah meminta negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan untuk menghentikan semua pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030 dan negara-negara lain pada tahun 2040.

“Saya berharap contoh negara-negara di mana beberapa batu bara akan dibakar dalam waktu yang sangat singkat,” katanya

Jerman, negara yang sangat bergantung pada gas Rusia, mengumumkan akan membuka kembali stasiun berbahan bakar batu bara untuk menghemat pasokannya, menyusul pembatasan aliran gas Rusia. Prancis telah mengisyaratkan akan membuka kembali stasiun batu bara karena situasi di Ukraina.

Guterres mengatakan perang telah menyoroti ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketidakstabilan di pasar bahan bakar fosil yang menciptakan dampak dramatis dalam kenaikan harga energi dan berkontribusi pada kenaikan harga pangan dan situasi keuangan yang sangat sulit di banyak negara berkembang. Jika dunia telah berinvestasi secara besar-besaran seperti yang seharusnya terjadi pada dekade terakhir pada energi terbarukan, kita hari ini akan berada dalam situasi yang sama sekali berbeda.

“Kita perlu mengambil pelajaran dari masa lalu”, katanya.

Pada konferensi PBB, yang dihadiri oleh para pemimpin global dan kepala negara, kepala negara berkembang pulau kecil seperti Palau, Fiji, dan Tonga berbicara tentang dampak yang menghancurkan negara mereka dari peningkatan topan dan kenaikan permukaan laut. Menteri perubahan iklim di Vanuatu, Silas Bule Melve, mengatakan krisis iklim adalah satu-satunya ancaman terbesar terhadap upaya negara itu untuk memperluas ekonomi birunya.

Pada hari Senin, Guterres menyatakan dunia berada di tengah ‘darurat laut’ dan mengutuk egoisme beberapa negara yang menghambat upaya untuk mencapai perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu untuk melindungi lautan dunia.

Janji lama, dibuat pada tahun 2009 dan dibawa ke permukaan di COP26, dari negara-negara kaya untuk memberikan pembiayaan iklim ke negara berkembang belum terpenuhi.