LIPUTAN KHUSUS:
Sekjen PBB: Lambannya Pemerintah Hadapi Krisis Iklim Berbahaya
Penulis : Aryo Bhawono
Ada kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan ilmuwan dengan aksi yang dilakukan oleh negara untuk hadapi perubahan iklim.
Perubahan Iklim
Rabu, 15 Juni 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan tentang kesenjangan berbahaya antara tuntutan ilmuwan dan masyarakat untuk menahan laju perubahan iklim dan hal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dikutip dari APNews, Guterres menyebutkan emisi gas rumah kaca perlu turun 45 persen pada dekade ini tetapi saat ini justru diperkirakan meningkat hingga 14 persen.
“Kami menyaksikan keterputusan bersejarah dan berbahaya: sains dan warga menuntut tindakan iklim yang ambisius dan transformatif,” katanya pada konferensi iklim di Austria pada Selasa.
Sementara itu, lanjut Gutteres, banyak pemerintah justru menyeret kaki mereka. Kelambanan ini memiliki konsekuensi serius.
Guterres mengatakan perang Rusia di Ukraina berisiko memperburuk krisis karena ekonomi utama menggandakan bahan bakar fosil, energi yang harus disalahkan atas banyak emisi pemicu pemanasan global.
“Pendanaan baru untuk eksplorasi bahan bakar fosil dan infrastruktur produksi adalah khayalan,” katanya dalam pesan video ke KTT Dunia Austria, yang diprakarsai oleh mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger.
Menurutnya hal Itu hanya akan menambah momok perang, polusi, dan bencana iklim
ia pun mendesak negara-negara untuk mengakhiri semua penggunaan batu bara pada tahun 2040. Negara-negara kaya akan menargetkan penghentian ini pada tahun 2030 dan fokus pada penggantian bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin.
Share
