"Contoh IUP ini dipakai untuk digadaikan di bank. Ini enggak boleh. Atau IUP ini diambil, habis itu diperjualbelikan. Atau IUP ini diambil, cuma ditaruh di pasar keuangan tanpa mengimplementasikan di lapangan. Atau IUP ini dipegang, hanya untuk ditahan sampai sekian puluh tahun baru dikelola," kata Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, yang disiarkan di kanal You Tube Kementerian Investasi/BKPM, Senin (25/4/2022) kemarin.

Padahal, lanjut Bahlil, pemberian izin kepada para pengusaha itu diharapkan dapat memacu proses pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hilirisasi, sekaligus meningkatkan nilai tambah pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian pemerintah juga mencabut IUP yang dalam banyak tahun tidak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Belanja, karena ada niat-niat tertentu. Begitu juga bagi IUP yang walau telah memiliki IPPKH dan RKAB, namun tidak juga menjalankan kegiatan operasi produksinya dikarenakan kekurangan biaya.

"IUP ini diberikan kepada teman-teman yang langsung bisa mengeksekusi. Kalau dia enggak ada duit berarti dia harus cari partner cepat. Tapi jangan terlalu lama, karena konsesinya bisa ditahan pengusaha tertentu sementara orang yang bawa duit enggak bisa jalan," kata Bahlil.

Bahlil bilang, Satgas tidak ingin melakukan tindakan semena-mena yang berdampak pada indikasi perdzoliman terhadap pengusaha. Satgas hanya akan mencabut izin-izin usaha yang memang memenuhi syarat untuk dicabut.

"Tapi kalau sudah bagus kita tidak dapat semena-mena kepada pengusaha. Yang sudah bagus harus tetap mereka jalankan usahanya. Satgas membuka ruang kalau ada teman-teman yang mau melakukan proses keberatan monggo lewat Satgas."

Dari percabutan izin tersebut, sebanyak 227 pengusaha mengajukan keberatan, dan 160 di antaranya telah diundang oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk dilakukan verifikasi.

"Kalau kemudian ternyata mereka itu benar, pengusahanya benar, ya kita harus kembalikan posisinya lewat mekanisme pengambilan keputusan yang ada pada pemeintah dan Satgas. Dalam hal ini Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM. Ini untuk menghilangkan ketidakadilan."

Saat ini masih ada 960 IUP yang belum dicabut. Menurut Bahlil, bila mengacu pada target yang diberikan Presiden, pencabutan izin ini semestinya harus diselesaikan paling lambat April 2022. Namun diakuinya Satgas membutuhkan waktu tambahan, karena pihaknya harus hati-hati melakukan pengecekan. Bahlil mematok target Mei mendatang urusan pencabutan izin ini harus sudah selesai.

Sementara untuk perizinan sektor kehutanan. Bahlil menyebutkan, dari 192 rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan yang akan dicabut yang diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 15 izin di antaranya telah dilakukan pencabutan.

15 izin tersebut mencakup areal seluas 482 ribu hektare. Dengan rincian, 3 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan 12 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

"Ada HTI, ada kebun, ada HPH, ada IPPKH. Izin ini sudah dikasih, tapi tidak juga dikelola. Negara enggak boleh disandera. Ini dalam rangka penataan dan penertiban. Minggu ini kawasan hutan akan ada penambahan (pencabutan). Tadi Ibu Menteri Kehutanan sudah menyampaikannya kepada saya."

Sedangkan mengenai perkembangan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditargetkan seluas 34.448 hektare. Bahlil mengatakan prosesnya masih berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bahlil mengatakan, pencabutan terhadap ribuan izin di sektor tambangm kehutanan maupun perkebunan itu adalah rekomendasi dari masing-masing kementerian teknis. Satgas dalam hal ini hanya bersifat melanjutkan dan mengeksekusinya saja.

Dikatakannya, setelah seluruh izin itu selesai dicabut, pihaknya akan mulai mengatur pendistribusian izin kepada organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Presiden akan lakukan distribusi untuk mencapai keadilan. Jangan IUP ini hanya dikuasai orang-orang tertentu atau satu kelompok usaha tertentu. Termasuk izin kawasan hutan. Presiden memerintahkan kami untuk beri prioritas kepada kelompok kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, gereja, BUMD, BUMDes, koperasi dan UMKM di daerah."