LIPUTAN KHUSUS:

G20 Belum Beri Perhatian Penuh soal Penghentian Batu Bara


Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Diskusi mengenai penghentian batu bara secara bertahap dan isu mengenai potensi batu bara sebagai aset terdampar belum sepenuhnya menjadi perhatian G20

Perubahan Iklim

Jumat, 08 April 2022

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID - Pertemuan pertama Kelompok Kerja Transisi Energi atau Energy Transition Working Group (ETWG) berakhir dengan menyisakan sejumlah isu yang belum sepenuhnya tersentuh. Salah satunya soal penghentian batu bara secara bertahap.

Dalam gelaran ETWG itu, ada tiga isu prioritas yang dibahas, yaitu menjamin aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi dan bersih, serta mengedepankan pembiayaan untuk sektor energi. Isu-isu prioritas ini mendapat penilaian positif dan dukungan dari Kelompok Kerja C20 untuk Lingkungan Keadilan Iklim, dan Transisi Energi atau Environment, Climate Justice and Energi Transition Working Group (ECEWG).

Dalam hal ini ECEWG C20 mengakui peran penting negara anggota G20 dalam mengarahkan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan, baik dalam kebijakan iklim maupun investasi. Namun begitu ECEWG menganggap masih ada ruang untuk penyempurnaan terhadap beberapa isu lainnya.

Pertama, diskusi mengenai penghentian batu bara secara bertahap dan isu mengenai potensi batu bara sebagai aset terdampar belum sepenuhnya menjadi perhatian G20. Dalam rangka menjamin akses energi yang terjangkau, inklusif, berkeadilan, dan juga selaras dengan proteksi keanekaragaman hayati, skema transisi energi harus mempertimbangkan potensi carbon lock-in, serta risiko dan dampak finansial dari batu bara sebagai aset terdampar dikarenakan meningkatnya daya saing energi terbarukan.

Aksi masyarakat lokal bersama aktivis lingkungan menolak pembangunan PLTU Celukan Bawang di Celukan Bawang, Bali, pada 2015. Foto: Greenpeace

Penghentian batu bara memiliki dampak sosial seperti hilangnya pekerjaan secara masif, stagnasi ekonomi regional, dan beberapa dampak yang terkait dengan hak asasi manusia dalam komunitas. Resiko tersebut sering kali dibebankan kepada pekerja dan komunitas.

"Sejauh ini, perusahaan-perusahaan telah menikmati keuntungan besar dari subsidi yang diberikan dalam industri bahan bakar fosil tanpa memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan juga penghindaran pajak," kata ECEWG C20 dalam siaran pers yang diterima, Minggu (27/3/2022) lalu.

Nyatanya, gugatan perusahaan energi ‘kotor’ terhadap negara tidak dapat disahkan, yang mana mereka mengajukan klaim untuk kompensasi seiring dengan penerapan kebijakan untuk transisi energi yang menyebabkan aset terdampar. Dengan banyaknya negara yang akan menghentikan penggunaan batu bara, permasalahan serupa dapat timbul lagi, sehingga menjadi hambatan untuk transisi energi.

Kedua, permasalahan mengenai transfer teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan seharusnya menjadi fokus G20. G20 harus membahas rintangan yang dapat menjadi penghalang atau pembatas transfer teknologi, seperti biaya yang mahal untuk beberapa perjanjian mengenai pengadaan teknologi dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Distribusi yang timpang dalam hal kemampuan teknologi antar negara menjadi hambatan dalam mengakselerasi pertumbuhan teknologi hijau di dunia. Salah satu aspek penting dalam pengembangan teknologi adalah membangun kapasitas lokal. Tantangan tersebut tidak konsisten dengan ketetapan yang ada dalam UNFCCC dan juga Paris Agreement mengenai transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

"Oleh karena itu, kami melihat bahwa negara-negara G20 perlu memfasilitasi proses yang lebih inklusif untuk pengadaan teknologi dan kapasitas teknologi hijau, terutama melalui peningkatan fleksibilitas HaKI untuk produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan," lanjut ECEWG C20.

ECEWG menekankan, karakteristik G20 Indonesia adalah inklusivitas dan representasi yang seimbang. Untuk menjamin inklusivitas dan proses yang demokratis dalam forum G20, ECEWG mendorong kelompok kerja pemerintah agar lebih transparan dan inklusif dalam prosesi pertemuan, dengan menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan prosesi pertemuan dan juga turut serta mengundang engagement groups untuk berpartisipasi dalam pertemuan ETWG.

"ECEWG akan senang jika ETWG membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama membicarakan isu-isu prioritas ECEWG dan ETWG yang bersinggungan dan juga untuk menyampaikan rekomendasi ECEWG yang dapat dipertimbangkan untuk pertemuan ETWG selanjutnya."