LIPUTAN KHUSUS:
Aktivis Inggris Gugat Subsidi Minyak dan Gas
Penulis : Aryo Bhawono
Pemerintah Inggris diduga mensubsidi produksi minyak dan gas dengan miliaran Pound Sterling.
Perubahan Iklim
Selasa, 07 Desember 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Para juru kampanye lingkungan akan meminta pengadilan tinggi Inggris untuk memutuskan langkah pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan minyak dan gas sebagai pelanggaran hukum. Kebijakan subsidi itu dianggap tak sesuai dengan komitmen Inggris memimpin perang melawan perubahan iklim.
Menurut mereka pemerintah mensubsidi produksi minyak dan gas dengan miliaran Pound Streling bertentangan dengan kewajiban hukumnya mencapai emisi nol bersih pada 2050. Kelompok Paid to Pollute mencatat perusahaan minyak dan gas menerima miliaran pound keringanan pajak untuk eksplorasi minyak dan gas baru, dan miliaran lagi untuk biaya penonaktifan antara 2016 dan 2020.
Salah satu aktivis Paid to Pollute yang hadir di pengadilan untuk mengajukan gugatan, Kairin van Sweeden, menyebutkan subsidi itu adalah uang publik. Pemerintah malah menggunakannya untuk mendukung bisnis yang berkontribusi terhadap krisis iklim, bukan untuk menanganinya.
“Kita harus menentang penggunaan dompet publik untuk kebijakan yang mematikan ini. Jika Otoritas Minyak dan Gas Bumi tidak menggunakan akal sehat, mungkin mereka akan mendengarkan pengadilan,” ucapnya seperti dikutip dari Guardian.
Permintaan aktivis ini dilakukan saat kontroversi terhadap upaya industri minyak dan gas Inggris meningkat. Perusahaan industri minyak dan gas meminta mendapatkan persetujuan untuk berbagai skema baru. Para ilmuwan beranggap proyek minyak dan gas harus dihentikan jika pemerintah ingin mengatasi krisis iklim.
Awal tahun ini Ketua Komite Perubahan Iklim, John Gummer, mengatakan kepada Members of the Scottish Parliament (MSP) di Holyrood bahwa pembenaran untuk setiap eksplorasi atau produksi minyak dan gas baru harus sangat kuat. Namun dirinya tidak melihat bukti semacam itu.
Pekan lalu, salah satu proyek paling kontroversial, ladang minyak Cambo di lepas pantai Shetland, ditinggalkan oleh Shell dan membuat masa depan eksplorasi minyak di daerah itu diragukan. Juru kampanye iklim memuji ini sebagai awal dari akhir industri minyak dan gas di Laut Utara. Greenpeace mengatakan kerusakan dari Cambo akan setara dengan menjalankan 18 pembangkit listrik tenaga batu bara selama setahun.
Penggugat lain, Mikaela Loach menyatakan sangat penting bagi Inggris menunjukkan kepemimpinan dan bagaimana negara dapat beralih dari minyak dan gas sambil melatih kembali pekerja dan menciptakan ribuan pekerjaan bergaji tinggi dalam prosesnya.
“Semua ini dimulai dengan pemerintah menghentikan jutaan dolar yang diberikannya kepada pencemar besar,” kata dia.
Pandangan ini didukung oleh Jeremy Cox, mantan pekerja kilang minyak dan penggugat ketiga dalam aksi tersebut. Menurutnya menggunakan uang publik untuk subsidi ekstraksi lanjutan dan mendukung industri yang menurun adalah kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan pemerintah.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Inggris tidak membayar subsidi bahan bakar fosil. Menurutnya tidak ada negara penghasil minyak dan gas signifikan lain yang melangkah sejauh Inggris mendukung transisi bertahap sektor ini ke masa depan rendah karbon.
“Sementara kami mendukung transisi Inggris ke energi hijau, akan ada kebutuhan minyak dan gas yang terus berkurang di tahun-tahun mendatang, seperti yang diakui oleh Komite Perubahan Iklim independen,” ucap juru bicara itu.
Share
