LIPUTAN KHUSUS:
Suara Muda Indonesia: Krisis Iklim Harus Jadi Prioritas Politik
Penulis : Kennial Laia
Isu perubahan iklim dan dampaknya dinilai harus menjadi agenda prioritas politik dan pemerintah.
Perubahan Iklim
Jumat, 29 Oktober 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Generasi muda Indonesia, yang dikategorikan sebagai Generasi Z dan Milenial, menilai krisis iklim belum menjadi prioritas dalam agenda politik di Indonesia.
Mayoritas pemuda menyatakan kekhawatiran dan mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata, seperti terungkap dalam sebuah survei terbaru. Responden survei, rata-rata berusia 17-35 tahun, merupakan pemilih awal dan pemilih muda dalam kontestasi politik pada 2024, yakni pemilu dan pilkada.
“Sangat penting memotret pendapat dan memetakan isu perubahan iklim dan politik anak muda. Jika politisi dapat menyerap aspirasi anak muda, maka demokrasi Indonesia akan membaik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Kamis, 28 Oktober 2021.
Sebanyak 78% responden anak muda menyatakan, mereka berpartisipasi pada Pemilu 2019 dan sebanyak 84% menyatakan akan ikut dalam Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, terdapat 42 juta pemilih muda milenial pada Pemilu 2019. Jumlah ini berpotensi meningkat dua kali lipat dengan hadirnya pemilih pemula Gen Z tahun 2024.
Mayoritas responden berpendapat, partai politik belum punya perhatian serius soal perubahan iklim dan belum menjadikannya sebagai agenda politik (hampir semua partai hanya meraih nilai di bawah 5%).
Keseriusan generasi muda Indonesia terlihat dari kerelaan memberikan donasi iklim. Responden rela membayar biaya tambahan per bulan untuk mengatasi krisis iklim. Sebanyak 43% anak muda rela merogoh kocek maksimal Rp 30 ribu per bulan untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
Menariknya, jumlah ini setara dengan nilai pajak karbon bagi 1 ton karbon apabila menilik UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu yang lalu.
Politisi Gerinda Rahayu Saraswati mengaku, politisi kesulitan memperjuangkan isu krisis iklim di lapangan. Namun isu tersebut telah menjadi perhatian banyak partai di Senayan.
"Realitanya, sedikit sulit untuk memperjuangkan isu ini di lapangan. Tetapi banyak partai yang membicarakannya. Berbicara dengan mayoritas DPR sekarang yang usianya di atas milenial banyak yang belum melihat ini sebagai hot issue," kata Rahayu.
Anggota Komisi X dan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan, kesadaran soal perubahan iklim masih rendah di kalangan politisi, pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat.
“Kesadaran itu belum merata baik di DPR, pemerintahan, partai politik , media dan masyarakat. Ini calling kita sebagai anak bangsa untuk bergerak,” ujar Putra.
Share
