LIPUTAN KHUSUS:
Janji Xi dan Sederet Kisah Pilu Sekitar PLTU
Penulis : Aryo Bhawono
Realisasi pernyataan Presiden Xi Jinping soal setop pendanaan pembangunan PLTU di luar Cina harus diperjelas.
Energi
Kamis, 30 September 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Organisasi pegiat lingkungan mendesak realisasi pernyataan Presiden Cina, Xi Jinping, yang berjanji menghentikan pendanaan proyek PLTU batu bara di luar negaranya. Menurut mereka mayoritas PLTU dengan pendanaan dan kerjasama dengan Cina menerapkan teknologi rendah dan berdampak buruk.
Mereka menganggap belum ada jaminan atas pernyataan Xi Jinping dalam forum Sidang ke-76 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa pekan lalu (21/9/2021). Desakan ini akan dilakukan dengan permintaan konfirmasi ke bank asal Cina yang menjadi pendana pembangunan PLTU, Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia, Kementerian ESDM, PLN, hingga Dewan Energi Nasional.
Koordinator Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting, mengungkap langkah konfirmasi dan klarifikasi ini perlu dilakukan karena pernyataan Xi Jinping perlu ditafsirkan lebih lanjut.
“Yang belum ada itu adalah kesepakatan kreditor, apakah langsung otomatis dihentikan proyeknya atau seperti apa,” ucapnya dalam media briefing bertajuk ‘Komitmen Iklim Presiden China Xi Jin Ping: Bagaimana Implikasinya Terhadap Projects Batubara dengan Afiliasi Pendanaan Institusi Keuangan Tiongkok di Indonesia’ pada Rabu (29/9).
Proyek PLTU dengan pendanaan dari Cina di Indonesia cukup banyak. Masing-masing proyek pun memasuki fase yang berbeda. Ada yang sudah selesai hingga baru pada tahap komitmen, makanya kondisi semacam ini memerlukan kepastian.
Auriga Nusantara sendiri mencatat total pembiayaan luar negeri Bank of China untuk pembangkit listrik berbasis batu bara sejak perjanjian iklim Paris 2015 mencapai lebih dari 35 miliar Dolar AS. Sedangkan investasi Cina pada PLTU di Indonesia sebesar 17,1 miliar Dolar AS. Angka ini mencakup 85 persen pembiayaan investasi PLTU di Indonesia berasal dari Cina.
Peneliti Tambang dan Energi Auriga, Widya Kartika, mengungkap kedua negara, Indonesia dan Cina, menempatkan profit sebagai prioritas pembangunan PLTU itu. Prioritas ini kemudian mengesampingkan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Mayoritas PLTU dibangun dengan teknologi rendah (subcritical) sedangkan teknologi yang mumpuni (super ultra critical) hanya segelintir.
“Pembangunan PLTU Cilacap misalnya, mengakibatkan 150 warga kena penyakit gangguan pernafasan atau ISPA,” ucap dia.
Data ini memunculkan pertanyaan lain atas pernyataan Xi Jinping, apakah Cina hanya menghentikan pendanaan atau termasuk teknologi tersebut. Karena selama ini Cina membangun Engineering Procurement and Construction (EPC) PLTU di Indonesia dengan total kapasitas 6.307 MW. Jika mereka tetap melanjutkan penjualan teknologi subcritical untuk PLTU maka sama saja kerusakan lingkungan terus terjadi.
Selama ini data korban pencemaran dan kerusakan lingkungan terlanjur terjadi. Direktur Walhi Jawa Barat, Meiki W. Paendong, menyebutkan pencemaran PLTU Indramayu menyebabkan 21 anak-anak dari balita hingga 12 tahun menderita ISPA. Warga lain, termasuk yang berusia lanjut turut mengalami gangguan pernafasan.
Pembuangan tailing air panas ke perairan menyebabkan kematian ikan. Nelayan mengalami kerugian karena daerah tangkap mereka lenyap.
Share
