BETAHITA.ID - Perjuangan warga melakukan gugatan Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang, Bengkulu, terus berlanjut. Setelah kalah pada peradilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, warga tetap menempuh upaya hukum lain, yakni Peninjauan Kembali (PK). Argumentasi Majelis Hakim yang menyebut warga tidak memiliki hak untuk menguggat, dianggap sebagai kekhilafan dan kekeliruan hakim.

Manajer Kempanye Kanopi Hijau Indonesia, Olan Sahayu mengatakan, Putusan hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi menyatakan bahwa gugatan yang diajukan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, tidak memilik hak untuk menggugat. Kemudian Majelis Hakim juga menyatakan bahwa belum ada dampak yang diterima pihak Penggugat serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah memiliki tindakan antisipatif guna mengatasi semua dampak akibat beroperasinya PLTU batu bara.

Namun faktanya tidak demikian. Pada saat Kanopi Hijau Indonesia melakukan pemantauan di lapangan, ditemukan fakta bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap dokumen Amdal. Yakni berupa pengangkutan batu bara, yang seharusnya dilakukan lewat jalur laut malah dilakukan melalui jalur darat, menggunakan jalan negara, serta adanya warga yang tersengat aliran listrik.

"Selain itu juga ditemukan bahwa Perusahaan Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) secara sengaja membuang limbah abu bawah (bottom ash) ke lokasi pembuangan sementara tanpa adanya pagar pembatas. Dari semua fakta itu, respon para pemangku lamban dan terkesan melakukan pembiaran," kata Olan.

Soal pendapat Hakim yang menyatakan, para Penggugat tidak memiliki hak gugat atau legal standing. Olan menuturkan, faktanya Jalaludin dan Harianto adalah Penggugat yang terkena dampak akibat pemasangan jalur saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Selain itu masih banyak hal lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonsia, seperti Undang-Undang Tata Ruang dan UU Bencana.