Indikasi hotspot terbanyak berada di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi dan Nusa Tenggara. Menurut Roy, perusahaan yang dikirimi surat peringatan telah merespons dan melakukan tindakan pencegahan. KLHK juga meminta agar terus melaporkan perkembangan hotspot di lokasinya.

“Dan kami terus monitoring, baik lewat sistem inteligensi maupun melalui tim yang turun ke lapangan,” jelas Rasio.

Namun, tidak semua lokasi hotspot dapat diketahui pemilik/pengelolanya karena keterbatasan data Hak Guna Usaha (HGU) di kementerian tersebut. “Tantangan bagi kami adalah kami tidak memiliki data HGU padahal kami harus mencari pemilik lokasi tersebut. Karena kami hanya menggunakan data yang tersedia di sistem KLHK,” jelas Rasio.   

Menurut Roy, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPR selaku wali data untuk mendapatkan informasi dan data HGU. “Ini agar memudahkan kita dalam memastikan siapa pemilik dan penanggung jawab lokasi yang memiliki hotspot,” tegasnya.

Update kasus karhutla

Roy mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan terobosan untuk memperkuat penegakan hukum pidana maupun perdata terkait kasus karhutla. “Saat ini sudah dibentuk Gakkum terpadu yang melibatkan KLHK, kepolisian, dan kejaksaan. Ini penting karena kerja sama dilakukan sejak awal dan lebih efektif,” kata Roy. 

Sementara itu, kasus karhutla yang selesai diproses adalah PT BMH dengan putusan denda sebesar Rp 78 miliar. Selain itu, ada satu perusahaan yang mengajukan pembayaran denda lewat cicilan, berinisial PT WAJ. “Ini sedang kita diskusikan mekanismenya,” katanya.

Sementara itu masih ada 10 kasus inkracht yang masih menunggu eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

“Kami koordinasi dengan Ketua PN terkait tindak lanjut eksekusi, termasuk PT Kallista Alam. Selain itu, kami juga mengajukan penyitaan billing account perusahaan sehingga memudahkan proses eksekusi lebih lanjut oleh pihak pengadilan,” pungkas Roy.