"Lautan itu bukan tempat sampah milik Jepang. Samudra Pasifik itu bukan saluran pembuangan. Tidak seharusnya Jepang meminta seluruh dunia ikut menanggung dampak dari limbah nuklir Fukushima," ujar Zhao Lijian.

Saat berita ini ditulis, Pemerintah Jepang belum memberikan keterangan baru apapun soal rencana pembuangan 1 juta ton limbah nuklir Fukushima ke laut. Terakhir kali memberikan keterangan, Pemerintah Jepang mencoba menyakinkan bahwa limbah Fukushima akan difilter agar tidak berdampak pada wilayah perairan yang menjadi lokasi pembuangan akhir.

Meski Jepang sudah mencoba menyakinkan soal keamanan, pertentangan dari berbagai negara, aktivis, organisasi, serta mereka mencari nafkah di lautan masih besar. Koalisi 25 organisasi nelayan Korea Selatan, misalnya, menggelar unjuk rasa di depan kantor diplomatik Jepang dan meminta pemerintah negeri ginseng untuk memblokir impor seafood dari Jepang.

Bahkan, Pemerintah Korea Selatan berencana membawa isu pembuangan limbah nuklir Fukushima itu ke mahkamah internasional. Menurut laporan Reuters, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah memerintahkan pejabat-pejabatnya untuk mengkaji kemungkinan menggagalkan rencana jepang via petisi di Mahkamah Internasional.

"Saya bisa mengatakan bahwa ada banyak kekhawatiran di sini soal keputusan Jepang mengingat lokasi kedua negara (Korea Selatan dan Jepang) yang berdekatan dan berbagi wilayah perairan yang sama," ujar Moon Jae In pada Rabu kemarin soal limbah Fukushima.