LIPUTAN KHUSUS:
Amnesty International: Penangkapan Effendi Buhing Langgar HAM
Penulis : Betahita.id
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai penangkapan sewenang-wenang Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing melanggar HAM
Hukum
Jumat, 28 Agustus 2020
Editor :
BETAHITA.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penangkapan sewenang-wenang Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Usman mengatakan penangkapan itu juga pembungkaman atas upaya pembelaan hak masyarakat adat yang selama ini belum dilindungi maksimal.
BRWA: Effendi Buhing Menuntut Rp 10 M untuk Kerusakan Hutan Adat
Menurut Usman, negara seharusnya juga berperan melindungi dan menghormati hak setiap warga yang menyampaikan aspirasi. “Penangkapan para pegiat HAM seperti Effendi karena upaya mereka melindungi hak asasi jelas bentuk pelanggaran HAM,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2020.
Effendi Buhing dijemput paksa polisi dari rumahnya di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin, 26 Agustus 2020. Dari video yang beredar, Effendi terlihat diseret oleh sejumlah polisi setelah sempat menolak penangkapan yang dinilainya tak beralasan jelas.
Usman mengatakan penjemputan paksa Effendi juga tak bisa dibenarkan. Dia mengingatkan, siapa pun berhak mendapat bantuan hukum dan tidak boleh menerima perlakuan semena-mena.
“Aparat berwenang harus segera membebaskan Effendi dan para pembela hak masyarakat adat lainnya,” kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini.
Usman menuturkan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat. Yakni menjamin hak-hak mereka atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun.
Menurut Usman, pemerintah mestinya mengedepankan interaksi dengan masyarakat adat dan secara aktif mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi masyarakat adat dari segala bentuk perampasan hak. Pemerintah mesti berdialog, mengakui hak, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup dan kesejahteraan mereka.
“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah untuk selalu melindungi masyarakat adat dari paksaan apa pun dalam pengambilan keputusan dan tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat adat. Bukan malah mengkriminalisasi mereka dan orang-orang yang membela masyarakat adat,” ujar Usman.
Share