Tak hanya soal kebebasan berpendapat. Menurut Beka, keinginan masyarakat menjaga dan mempertahankan Gunung Salakan dan sekitarnya dari aktivitas pertambangan juga merupakan hak asasi warga yang harus dilindungi. Terlebih apabila itu berkaitan dengan hak-hak warga berkaitan dengan penghidupannya sehari-hari.

“Hak atas lingkungan, hak atas pekerjaan dan penghidupan sehari-hari merupakan hak asasi yang juga harus dilindungi. Bukan saja oleh Negara, tetapi juga oleh entitas bisnis dalam hal ini perusahaan tambang.”

Rencananya, kata Beka, pekan depan KomnasHAM akan turun ke lapangan untuk melakukan penggalian data dan fakta menyangkut konflik yang muncul berkaitan dengan adanya rencana ekspansi pertambangan emas yang dilakukan di Gunung Salakan dan beberapa gunung lain di sekitarnya.

“KomnasHAM minggu depan akan turun ke lapangan untuk menggali data dan fakta lapangan.”

Lebih lanjut Beka bilang, manfaat besar Gunung Salakan dan sekitarnya bagi masyarakat, dan potensi atau kerawanan bencana yang besar di daerah itu, semestinya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan izin pertambangan.

Untuk itu, selain akan menggali informasi dan fakta lapangan, serta bersurat kepada pemerintah daerah. Pihaknya juga akan berusaha melakukan diskusi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

“Harus dievaluasi soal manfaat dan keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya bersurat. Kita akan minta waktu untuk diskusi strategi penyelesaiannya.”

Sebelumnya, Utsman A. Halimi dari Forum Rakyat Banyuwangi menjelaskan, ditinjau dari aspek ekologisnya, Gunung Salakan dan sekitarnya adalah penyedia sumber air. Baik untuk konsumsi maupun kebutuhan harian lainnya bagi warga. Kemudian gunung-gunung yang kini tengah diteliti untuk diekspansi tersebut juga merupakan tempat berlindung dari bahaya tsunami.