LIPUTAN KHUSUS:

Komitmen Jokowi Soal Reforma Agraria Jadi Sorotan Dunia


Penulis : Redaksi Betahita

Isu agraria merupakan persoalan penting dan masalah besar bagi semua masyarakat dunia termasuk di Indonesia pada saat ini dan mendatang.

Agraria

Jumat, 21 September 2018

Editor : Redaksi Betahita

Betahita.id – Komitmen Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dunia dalam mewujudkan reforma agraria sejak 2015. Dalam forum pertanahan global terbesar di dunia, Global Land Forum (GLF) 2018 nantinya akan bertema 'Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian dan Keadilan'.

Dewi Kartika ketua panitia mengatakan tahun ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam Global Land Forum ke-8. Isu agraria merupakan persoalan penting dan masalah besar bagi semua masyarakat dunia termasuk di Indonesia pada saat ini dan mendatang.

Persoalan agraria telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan korban, termasuk dari kalangan aktivis lingkungan yang membantu perjuangan warga dalam mempertahankan lahannya.

Data Global Witness mengungkapkan sebanyak 197 aktivis tewas dalam mempertahankan lahan atau sumber daya alam pada 2017. Jumlah tersebut meningkat empat kali lipat sejak data tersebut pertama kali disusun pada 2002.

Presiden Jokowi menegaskan untuk tahun ini menargetkan 3 juta hektare lahan dibagikan ke masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial./Foto: Istimewa Setkap

“Kita sangat prihatin mengenai perampasan tanah yang memicu konflik dilapangan, sampai saat ini belum tersentuh agenda reforma agraria,” kata Dewi melalui keterangan resminya di Jakarta, Jum’at (21/9)

Menurut Dewi, Perpres Reforma Agraria harus segera ditandatangi Presiden, dan sesegera mungkin mengeluarkan keputusan politik, penyelesaian konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan, yang bersifat mengkriminalkan dan represif kepada masyarakat di wilayah konflik, di desa, kampung, dapat segera dihentikan.

“Kita nantikan realisasi redistribusi tanah atas tanah-tanah terlantar, tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah perkebunan BUMN yang berupa garapan rakyat, perkampungan dan tanah dalam kawasan hutan negara, yang berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanah sawah dan ladang, tambak dan lahan pengembalaan rakyat,” tutupnya.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan saat ini program Hutan Sosial sudah direalisasikan 1,92 juta hektare untuk 489 ribu kepala keluarga, masyarakat tani sekitar dan dalam hutan termasuk masyarakat adat. Kawasan hutan untuk reforma agraria sudah dilepaskan 997 ribu hektare. Sertifikat juga sebagai basis legal tanah masyarakat sudah diberikan lebih dari 10 juta persil.

“Pemerintah terus mempercepat upaya ini untuk keadilan sosial bagi masyarakat luas,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut 126 juta bidang yang ada di Indonesia, baru 43,5 juta yang bersetifikat, sehingga masih ada 82,5 juta lahan yang belum bersertifikat. Pemerintah menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah dan pada 2019 bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.

Akhir kata, Presiden Jokowi menegaskan untuk tahun ini menargetkan 3 juta hektare lahan dibagikan ke masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial.