“Kami mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator sektor ketenagalistrikan melakukan investigasi teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout ini. Investigasi perlu dilakukan secara independen, melibatkan para pakar non-pemerintah, dan berbasis data teknis seperti relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, serta performa sistem proteksi dan operasi pembangkit,” kata Fabby.

IESR juga mendesak agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. Dalam sejumlah kasus pemadaman besar sebelumnya, publik tidak pernah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai hasil investigasi regulator maupun langkah korektif yang dilakukan. Kurangnya transparansi ini berisiko menghambat pembelajaran kelembagaan dan perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional.

Selain itu, IESR meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2017 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Pemadaman yang meluas menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, industri, dan masyarakat luas dan PLN sendiri yang kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan (energy not served).

IESR juga mendesak PLN mempercepat penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik, termasuk peningkatan redundansi sistem, modernisasi proteksi grid, pengembangan smart grid, serta investasi pada sistem pengendalian dan fleksibilitas jaringan. Ketahanan jaringan listrik harus menjadi prioritas utama dalam mendukung keamanan energi dan transisi energi Indonesia.

“Pemerintah dan PLN juga perlu berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian jaringan transmisi 500 kV dari Lahat ke Medan, yang seharusnya, semula dijadwalkan selesai pada 2019 tapi mengalami penundaan yang cukup lama karena berbagai masalah. Jaringan transmisi 500 kV ini seharusnya menjadi jalan tol listrik di sistem Sumatera. Walaupun bukan penyebab langsung, tetapi tertundanya proyek 500 kV Sumatra membuat sistem masih terlalu bergantung pada backbone 275 kV. Akibatnya, ketika satu koridor 275 kV terganggu, dampaknya jauh lebih mudah menyebar,” ujar Fabby.

Terakhir, IESR menghimbau konsumen listrik, khususnya kelompok rumah tangga dan bisnis yang mampu secara ekonomi, untuk melakukan pemasangan PLTS atap yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS). Kombinasi PLTS atap dan penyimpanan energi dapat membantu meningkatkan ketahanan pasokan listrik pelanggan, mengurangi kerugian akibat pemadaman, menghindari penggunaan genset berbahan bakar BBM yang mahal, sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Bukan yang pertama kali

Menurut catatan Trend Asia, blackout yang terjadi di wilayah Sumatera tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami pemadaman listrik total atau blackout sebelumnya seperti di wilayah Jawa (2019), Sumatera (2024), dan Bali (2025). Blackout yang terjadi di wilayah Indonesia selalu disebabkan oleh gangguan sistem transmisi.

Blackout yang terjadi berulang kali ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan skala besar memiliki kerentanan terhadap terjadinya disrupsi skala besar. Saat ini kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatera masih ditopang oleh pembangkit skala besar seperti PLTU yang berbasis energi fosil yang bergantung pada jaringan pembangkit dan transmisi terpusat.

Dalam sistem seperti ini, gangguan di satu titik dapat memicu pemadaman di banyak wilayah sekaligus. Meskipun PLN menyebut bahwa mereka menggunakan pembangkit hidro dan gas sepanjang tahap pemulihan, tapi gangguan skala besar tetap akan terjadi apabila sistem transmisi tersentralisasi.

“Blackout akibat gangguan cuaca di Sumatra kali ini memperlihatkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil. Di tengah krisis iklim yang membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, model seperti ini hanya memperbesar risiko jutaan masyarakat kehilangan layanan dasar,” kata Beyrra Triasdian, Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, dalam keterangan tertulis, pada Minggu (24/5/2026).

Beyrra menganggap situasi ini menjadi peringatan bahwa sistem energi tidak bisa terus dibangun melalui pendekatan lama yang bertumpu pada pembangkit besar dan transmisi panjang. Pemerintah harus segera mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan tidak mudah lumpuh saat krisis.

Gangguan kelistrikan skala besar ini bukan hal yang sepele, sebab pemadaman ini mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi skala kecil; lampu lalu lintas padam; gangguan konektivitas selular; hingga aktivitas rumah tangga seperti penyimpanan ASI bagi perempuan menyusui.

Blackout di Sumatera, masih kata Beyrra, merupakan kejadian kali kedua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun dengan alasan gangguan yang sama, yakni akibat cuaca buruk. Ini ironi sebab energi fosil yang menyokong ketenagalistrikan Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem.

“Pemerintah harus segera memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Sumatera, memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak blackout, melakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transparan kepada publik. Kejadian yang terus berulang ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem ketenagalistrikan nasional di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin memperbesar risiko disrupsi serupa di masa mendatang,” ujar Beyrra.

Menurut Novita Indri Pratiwi, Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia, kejadian-kejadian blackout yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya dan utang PLN yang terus menumpuk tidak membuat pemerintah beranjak dari paradigma sistem energi fosil, skala besar serta terpusat yang mahal serta rentan. Dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah Indonesia masih melanggengkan penggunaan energi fosil dan memasukkan solusi palsu yang semakin memperbesar risiko krisis iklim.

“Peristiwa yang berulang ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketergantungan pada energi fosil batu bara, dan jangan mengunci kita pada solusi palsu seperti pembangkit gas. Kejadian blackout Sumatera ini seharusnya menjadi titik balik pemerintah untuk merevisi RUPTL 2025-2034 dan RUKN 2025-2060, serta segera mempercepat phase out energi fosil yang akan memperparah krisis iklim dan memicu krisis yang berulang,” ucap Novita.

Sebelumnya, sejak Jumat, 22 Mei 2026, sebagian wilayah Sumatera seperti Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau, mengalami padam listrik total atau blackout. Dalam sebuah pernyataan resmi, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca.

Gangguan tersebut kemudian memicu gangguan berantai (domino effect) pada sistem kelistrikan Sumatera sehingga berdampak pada sejumlah pembangkit di berbagai wilayah. Hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 19.00 WIB, proses penormalan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 13,1 juta pelanggan terdampak, sebanyak lebih dari 8,5 juta pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik.

Sementara itu, beban sistem yang telah berhasil dipulihkan mencapai 3.431,21 MW dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, seluruh gardu induk terdampak atau sebanyak 176 unit telah berhasil beroperasi kembali.

“Proses penormalan pembangkit terus dilakukan secara bertahap, khususnya untuk pembangkit berbasis batu bara yang membutuhkan waktu sinkronisasi lebih panjang," kata Darmawan, pada Sabtu (23/5/2026).

PLN mengatakan bahwa secara umum pasokan daya pada Sistem Sumatera dalam kondisi cukup. Gangguan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek sistem dan penyaluran tenaga listrik.

Pada Minggu pagi, PLN dilaporkan telah menormalkan 176 gardu induk.