BETAHITA.ID - Urgensi kegiatan pertambangan batuan di sepanjang pesisir Palu-Donggala, bukan hanya berkutat pada masalah rencana kerja anggaran biaya (RKAB) disetujui oleh pemerintah atau tidak. Tapi ada permasalahan lingkungan yang terus mengancam, baik terhadap warga sekitar maupun pengguna jalan pesisir Palu-Donggala. Karena itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng), menganggap hal yang mendesak dan penting dilakukan saat ini adalah audit lingkungan. Audit lingkungan ini harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota, dan perusahaan tambang.

“Audit lingkungan ini dilakukan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di sepanjang pesisir Palu-Donggala, yang diduga akibat kegiatan pertambangan pasir dan batuan. Jadi bukan hanya memperdebatkan disetujuinya RKAB atau tidak,” kata Moh. Taufik, Koordinator Jatam Sulteng, dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Taufik mengatakan, kegiatan pertambangan batuan di sepanjang pesisir Palu-Donggala, merupakan kegiatan yang punya risiko tinggi terhadap lingkungan dan mempunyai potensi melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga dampak lingkungan berupa debu yang terpapar kepada warga dan pengguna jalan. Dampak ini juga merupakan indikasi bahwa kegiatan pertambangan batuan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan audit lingkungan.

Urgensi audit lingkungan ini, imbuh Taufik, juga jelas diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 48 yang menegaskan pada prinsipnya audit sebagai instrumen kepatuhan dan dapat dilaksanakan secara berkala untuk kegiatan berisiko tinggi.