Ia menyebutkan respons sempit berupa peningkatan kapasitas produksi petrokimia, substitusi impor, atau mendorong daur ulang semata, tak menyelesaikan akar persoalan. Industri plastik sejak awal dirancang untuk konsumsi sekali pakai, menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan menciptakan beban ekologis jangka panjang berupa pencemaran, krisis sampah, serta dampak kesehatan bagi masyarakat.

Jika negara tetap mempertahankan model ekonomi linear dan hanya memindahkan krisis dari hulu ke hilir dari ekstraksi ke pengelolaan sampah maka kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial akan terus berulang. 

“Deforestasi, pencemaran laut dan daratan, konflik ruang hidup hingga beban kesehatan masyarakat adalah konsekuensi logis dari industri plastik,” lanjut Wahyu.

Menurutnya agenda zero waste dan ekonomi sirkular menemukan urgensi pada krisis kali ini. Pengurangan timbulan sampah di hulu, melalui pengurangan produksi plastik sekali pakai, pengembangan sistem guna ulang, dan perubahan model konsumsi, merupakan strategi paling efektif sekaligus berkeadilan untuk melindungi lingkungan dan rakyat. Transisi ini harus dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, serta selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Walhi mendesak pemerintah memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil dari dampak lonjakan harga plastik dan produk kemasan. Anggaran negara dapat dialihkan dari proyek-proyek yang tidak menjawab krisis ekologis menuju penguatan sistem produksi dan distribusi yang rendah sampah, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik. 

Pada jangka panjang, reformasi kebijakan berupa penguatan tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) harus diterapkan. Negara harus memastikan produsen bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup produk plastiknya, dari tahap desain hingga penarikan kembali kemasan pasca konsumsi. Regulasi pembatasan plastik sekali pakai di sektor ritel, hotel, dan restoran juga harus diperluas dan ditegakkan secara konsisten.

“Krisis plastik di Indonesia bukan sekadar persoalan sampah, tetapi persoalan ketimpangan. Beban pencemaran dan kenaikan harga ditanggung masyarakat luas, sementara keuntungan terbesar dinikmati segelintir korporasi produsen plastik. Karena itu, solusi berkeadilan bukan menambah beban rakyat, melainkan mengendalikan produksi plastik sejak sumbernya, mengenakan disinsentif bagi produk yang merusak lingkungan, dan mengalihkan dukungan negara kepada sistem guna ulang dan ekonomi rakyat,” tutup Wahyu.