Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara serius, kita harus memeriksa dengan cermat empat hal mendasar: sinyal dari kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan; gagasan dalam buku Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya; persoalan-persoalan struktural yang menghadang Indonesia—deindustrialisasi prematur, konsentrasi oligarkis, kekakuan fiskal, ketergantungan pada sektor ekstraktif—dan krisis iklim yang kian intens.

Semuanya, sebagai satu kesatuan, memungkinkan kita melakukan asesmen terhadap Prabowonomics melalui tiga aspek: peran negara, keadilan dalam distribusi, dan transformasi struktural—termasuk di bidang ekologi.

Dalam bukunya, Prabowo melihat dilema Indonesia sebagai sebuah paradoks: sumber daya alamnya melimpah tapi kemiskinan terus bercokol; penguasaan oleh segelintir elite dan ketergantungan pada asing; kontrol negara yang lemah atas sektor-sektor strategis; kepemilikan tanah yang tak adil; dan kedaulatan nasional yang tak utuh. Jalan keluar yang disarankannya adalah intervensi negara yang kuat, kontrol strategis atas sumber daya alam, swasembada pangan dan energi, pembangunan industri, dan kemerdekaan nasional.

Formula intelektual dari usulannya sangat jelas: paduan antara ambisi negara pembangunan (atau kapitalisme negara), nasionalisme ekonomi, dan pemerintahan yang menjadikan keamanan sebagai sentralnya. 

Yang kabur adalah arsitektur makroekonomi yang mendasarinya. Tidak terlihat sama sekali cetak biru apakah ia adalah Keynesian; tidak ada model strukturalis yang terartikulasi; juga tidak terlihat kerangka heterodoks yang menautkan kebijakan fiskal, moneter, industri, dan ekologi menjadi satu rancangan. Idenya memang bergaung secara politik. Dalam segi teknis, semua unsur masih berserakan.

Sinyal kebijakan yang ada menguatkan ambiguitas itu. Kita bisa melihat strategi penghiliran yang berlanjut; pembaruan penekanan pada proyek lumbung pangan (food estate); peran badan usaha milik negara yang lebih kuat; proyek-proyek industri raksasa; janji-janji kampanye yang ekspansif seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pada saat yang sama, tidak terlihat ada perombakan sistem pajak, reformasi sistem agraria, dan restrukturisasi antioligarki.

Sejauh ini, Prabowonomics tidak menampilkan diri sebagai perubahan paradigma dan lebih merupakan kelanjutan dari Jokowinomics dengan retorika nasionalis yang kencang dan tambahan lapisan populisme. Arsitektur fiskal masih yang lama. Tata kelola keuangan tak disentuh. Konsentrasi oligarki bertahan. Model pertumbuhan yang sarat karbon pun secara mendasar bahkan tak dipersoalkan.

Koherenkah konsep ekonomi Prabowo itu? Ya, secara narasi. Pesannya mengalir: Indonesia harus memperoleh kembali kontrol terhadap kekayaannya dan membangun kekuatan nasional melalui tindakan tegas negara.

Sebaliknya, secara struktural, koherensinya belum lengkap. Sebuah doktrin ekonomi sejati menuntut kejelasan tentang mobilitas modal, tahapan kebijakan industri, strategi reformasi fiskal yang kredibel, restrukturisasi sistem keuangan, dan rencana transisi terkait krisis iklim yang melampaui hal ihwal biofuel dan nasionalisme komoditas belaka. Ibarat jigsaw puzzle, keping-kepingnya ada. Tapi semuanya belum merupakan cetak biru yang terintegrasi.

Dengan memperhatikan apa yang tampak, juga pidato-pidato Prabowo yang selalu menimbulkan kesan hendak menggilas apa saja yang merintanginya, ada tiga kontradiksi yang menajamkan tantangan yang dihadapi.

Mula-mula, perihal nasionalisme sumber daya alam versus krisis iklim. Penghiliran nikel dan ekspansi proyek biofuel boleh jadi akan menguatkan ekspor dan menguntungkan secara geopolitik. Tapi keduanya berisiko memperdalam ekstraktivisme, mengunci negara dalam ketergantungan terhadap karbon, dan mendorong Indonesia semakin berpeluang menembus limitasi ekologi. Kedaulatan yang melemahkan basis ekologi justru bakal merugikan diri sendiri.

Kedua, negara kuat versus oligarki yang mengakar. Tahapan pembangunan mustahil timbul dalam kondisi pembiayaan politik bergantung pada kekayaan yang terpusat di segelintir elite, reformasi agraria yang mandek, dan kekuatan finansial yang terus terkonsentrasi. Tanpa redistribusi kekuasaan, “kekuatan negara” bisa bermetamorfosa menjadi dominasi eksekutif yang bersekutu dengan modal yang terproteksi.

Ketiga, perluasan kesejahteraan versus ortodoksi fiskal. Program sosial berskala besar membutuhkan reformasi perpajakan, koordinasi moneter-fiskal yang inovatif, atau pengelolaan utang secara strategis. Kalau konservatisme fiskal tetap kaku, janji-janji berisiko menjadi simbol belaka ketimbang sebagai instrumen perubahan struktural.

Persoalan serius ekonomi politik Indonesia sudah menjadi pengetahuan luas: ketergantungan pada komoditas, konsentrasi kepemilikan tanah, kemampuan keuangan yang dangkal, penguasaan oleh oligarki, peningkatan teknologi yang lemah, dan pertumbuhan yang sarat karbon. Sebuah doktrin yang koheren harus mengonfrontasi semuanya secara langsung. Ini berarti diperlukan transformasi industri yang melampaui bahan mentah, kapasitas fiskal yang progresif, akuntabilitas demokratis, dan strategi pembangunan yang mengakui limitasi planet (planetary boundaries).

Prabowonomics memang bersuara keras tentang kedaulatan dan kekuatan. Tapi ia belum berbicara secara jelas mengenai kualitas demokrasi, redistribusi kekayaan, atau limitasi ekologi.

Pada tahap ini, ia masih merupakan orientasi belaka; ia tak lebih dari sikap nasionalis-pembangun yang tertanam dalam kerangka pertumbuhan struktural yang sama. Sikap ini hanya menala ulang nada dan mengatur ulang kewenangan ketimbang mengkonfigurasi ulang sistem yang mendasarinya.

Namun doktrin bukanlah takdir. Kalau visinya masih terbuka untuk perbaikan, ada tiga tugas mendesak yang mesti dilaksanakan.

Pertama, hadapi kekuatan oligarki. Ini membutuhkan amunisi kelembagaan, bukan pidato. Pembiayaan politik wajib direformasi. Restrukturisasi agraria harus diwujudkan. Akses terhadap modal mesti didemokratisasi.

Kedua, rancang ulang arsitektur fiskal. Perluas pemajakan yang progresif. Celah-celah ekstraktif harus ditutup. Kapasitas negara yang cocok dengan ambisi pembangunan perlu dibangun.

Ketiga, integrasikan limitasi planet ke dalam perencanaan ekonomi. Kebijakan industri harus kompatibel dengan upaya dekarbonisasi, pelindungan atas keanekaragaman hayati, dan resiliensi ekologi jangka panjang.

Indonesia sudah tak kekurangan slogan. Ia juga tak kekurangan ambisi. Yang dibutuhkannya adalah integrasi: sebuah peta ekonomi yang koheren yang di dalamnya kekuatan negara, keadilan sosial, akuntabilitas demokratis, dan kelangsungan ekologi diperkuat alih-alih dipertentangkan satu dengan yang lain.

Prabowonomics bisa saja menjadi peta semacam itu. Tapi, sementara ini, ia masih merupakan draf yang dibuat dengan goresan pensil, menunggu sapuan warna yang memperjelas strukturnya—kalau ada.