Yuyun menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku perdagangan ilegal, termasuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan pengawasan lintas sektor.

Laporan tersebut juga menyebut adanya celah hukum dan tumpang tindih regulasi yang membuat pengawasan terhadap distribusi merkuri menjadi lemah. CRPG merekomendasikan pembentukan unit investigasi lintas kementerian dan lembaga, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan distribusi merkuri.

Indonesia, sebagai anggota Konvensi Minamata, telah memiliki peraturan nasional untuk melarang penggunaan merkuri di sektor pertambangan emas skala kecil. Namun kenyataannya, perdagangan dan penggunaannya tetap berlangsung secara luas.

Konvensi Minamata tentang merkuri tidak memperbolehkan merkuri yang diperoleh dari pengolahan limbah untuk disirkulasikan kembali ke pasar. Merkuri tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat distabilkan dan disimpan di tempat penyimpanan akhir dalam bentuk garam.

“Ada kebutuhan yang mendesak untuk memperketat peraturan, meningkatkan penegakan hukum, dan memperkuat kontrol perbatasan untuk membedakan antara pengirim merkuri elemental dari limbah yang mengandung merkuri untuk dikirim ke pembuangan akhir, tinjauan kode HS yang ada saat ini sangat dibutuhkan,” ungkap Dyah Paramita, peneliti senior CRPG.

Nexus3 dan CRPG berharap hasil laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak tegas dan mendorong langkah nyata menuju penghapusan total merkuri dari rantai pasok nasional.