"Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang menghadapi perlawanan gugatan pra peradilan oleh para tersangka. Kami berharap majelis hakim dapat menolak gugatan pra peradilan dan menghukum para pelaku dengan seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera, sekaligus menjadikan peringatan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum dengan cara merusak alam demi mendapatkan keuntungan pribadi, untuk segera menghentikan perbuatannya," kata Aswin.

Kasus ini terungkap saat Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi melakukan operasi gabungan di CA Faruhumpenai, setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam operasi itu Tim berhasil mengamankan 1 unit excavator dan 1 unit chainsaw, serta menetapkan IL dan ED sebagai tersangka, yang kini telah mencapai tahap I atau telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa.

Setelah melakukan pengembangan terhadap kasus ini, Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, kembali menetapkan tersangka baru berinisial FA (45), yang berperan sebagai pemodal dan penyewa alat berat yang digunakan untuk membuka lahan sawit. Penyidik saat ini terus melakukan pengembangan penyidikan, untuk mengungkap kemungkinan masih adanya keterlibatan pelaku lain, serta aktor intelektual yang turut serta dalam perusakan CA Faruhumpenai untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil pengembangan proses penyidikan terhadap FA, penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf ”a” Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah pada Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja, dan atau Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan ancaman pidana paling tinggi 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp7,5 miliar.