“Perdagangan karbon dipilih hanya untuk menjaga agar korporasi dan negara-negara industri dapat terus mengekstraksi alam, baik melalui pembongkaran fosil bawah tanah, pembakaran fosil, deforestasi, ataupun proyek-proyek konservasi yang akan semakin memperpanjang rantai konflik serta krisis iklim”, kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian.

Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, beranggapan politik dagang karbon yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia akan mengancam masyarakat adat. Praktik perdagangan karbon dilakukan tanpa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat. Hal ini, kata dia, sama saja dengan praktik kolonialisme.  

“Berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjembatani perdagangan karbon dengan berorientasi hanya pada kepentingan investasi, merupakan wujud nyata “cuci tangan” pemerintah terhadap praktik-praktik industri ekstraktif yang merupakan hulu emisi,” ujarnya.

Arie Rompas, dari Greenpeace Indonesia menyampaikan skema carbon offset dan trading adalah narasi kebohongan berbahaya. Penyeimbangan karbon adalah izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian kita dari upaya nyata untuk mengurangi emisi. Para pencemar dan pemerintah berusaha memenuhi target pengurangan karbon sambil tetap mengeluarkan karbon adalah ancaman serius bagi masa depan bumi, rumah kita satu- satunya.  

“Peluncuran bursa karbon di Indonesia  yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi di BEI adalah ‘tombol pemicu”  yang berbahaya yang akan menjadi solusi palsu untuk menghentikan krisis iklim,” ucap dia. 

Mereka pun mendesak penghentian operasional perdagangan Karbon, mempercepat dan memperluas pengakuan wilayah kelola rakyat dan wilayah adat, penurunan emisi secara konkrit, serta pemulihan ekologis.