Delapan Rekomendasi Percepatan Transformasi Energi

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Energi

Jumat, 22 September 2023

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Transformasi sektor ketenagalistrikan dengan pengembangan energi terbarukan dan percepatan pengakhiran operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) butuh pembiayaan signifikan. Untuk itu Indonesia perlu berinovasi dalam menciptakan skema pembiayaan berkelanjutan yang inovatif, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR)

Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan ide skema dan inovasi pembiayaan perlu terus dieksplorasi, mengingat uniknya struktur pasar ketenagalistrikan di Indonesia. Indonesia bisa memanfaatkan proses Just Energy Transition Partnership (JETP) ataupun Energy Transition Mechanism (ETM) untuk eksplorasi skema tersebut.

"Pada akhirnya skema yang bisa diterapkan pasti membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan, PT PLN, pemilik pembangkit listrik, dan institusi finansial” jelas Deon, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023) kemarin.

Menurut Iliad Lubis, South Asia Utility Transition Manager, Rocky Mountain Institute, salah satu peluang untuk membiayai transisi energi dengan terbatasnya pendanaan publik, adalah kredit karbon. Illiad menuturkan, kredit karbon dapat meningkatkan pendanaan dari kesepakatan transisi dari batu bara, membangkitkan kualitas kredit karbon yang lebih tinggi di pasar karbon, dan mempercepat transisi energi.

Energi bersih dan terbarukan seperti tenaga angin dan matahari semakin murah, dan memungkinkan dunia untuk mencapai target 1.5C dengan target dan kebijakan yang tidak mendukung energi fosil. Dok IEA

“Meskipun saat ini ada berbagai persyaratan untuk monetisasi karbon kredit, namun ke depannya peluang untuk memanfaatkan pembiayaan karbon akan menjadi semakin menarik dengan pasar karbon yang diprediksi akan tumbuh signifikan,” kata Illiad, pada hari ke-3 pelaksanaan Indonesia Energy Transition Dialogue (20/9/2023) kemarin

Agar transformasi di sektor ketenagalistrikan berjalan secara cepat untuk mengejar target penurunan emisi yang signifikan, Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan IESR dalam IETD 2023 menyampaikan delapan rekomendasi untuk mempercepat transformasi energi di sektor kelistrikan yang adil di Indonesia.

Pertama, menyusun dan mengajukan transisi energi dan mengaitkannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi. IESR dan ICEF menyatakan perlu adanya hubungan yang jelas antara target yang ditetapkan di masing-masing kementerian.

Kedua, tersedianya dukungan yang kuat terhadap pembangunan energi terbarukan dalam lima tahun ke depan. Kesepakatan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukannya, perlu disikapi secara serius dengan memberikan insentif bagi pasar dan industri energi terbarukan.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data energi terbarukan melalui kolaborasi bersama. Data dan informasi energi terbarukan yang komprehensif dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan proyek bagi IPP, lembaga keuangan serta operator sistem pendukung sehingga memiliki perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Keempat, menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan terutama surya dan angin, serta operasi sistem. Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

Kelima, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan serta mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut untuk rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog.

Keenam, meninjau kembali, dan menggabungkan kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan untuk menemukan tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius, penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler, serta mitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

Ketujuh, menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batu bara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan serta memanfaatkannya di antaranya melalui skema kerjasama transisi energi yang berkeadilan JETP dan ETM.

Kedelapan, mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu. Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, dan dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang.

Untuk itu, Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye.

SHARE