"Coba tampilkan (foto-foto) kerusakannya yang disebabkan oleh Freeport. Ini yang dianggap oleh Direktur Utama Freeport bahwa mereka menjaga lingkungan. Ini yang terjadi," tuding Sudin.

"Tidak mungkin mereka bicara janji setinggi langit seolah-olah penghijauan paling hebat. Tidak merusak alam. Ini (laporan masyarakat) bahkan ada tuntutannya kepada Presiden," imbuh Sudin.

Sudin menguraikan, tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT Freeport Indonesia itu disampaikan masyarakat yang tinggal di 23 kampung di Distrik Agimuga, Jita dan Manasari.

Isi tuntutan itu di antaranya, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasi tambang yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Kemudian, masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas, serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup, baik bagi warga sekitar lingkar tambang dan wilayah pesisir Timika yang ada di tiga distrik itu.

Menurut masyarakat, lanjut Sudin, limbah tailing yang dibuang oleh PT Freeport telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, sungai dan beberapa pulau di Mimika. Aktivitas itu telah menyebabkan muara Sungai Ajikwa menghilang, Pulau Piriri dan Pulau Bidadari menghilang, dan Pulau Kelapa serta Pulau Yapero terancam hilang. Bahkan masyarakat menyebut limbah tailing PT Freeport juga mengancam nyawa penduduk sekitar karena kemunculan penyakit-penyakit paru.

"Jadi, jangan pula orang Papua, saudara kita di Papua ini dikasih hanya gula-gula saja seolah-seolah ini bagus, itu bagus, CSR-nya sekian, tetapi kerusakan lingkungan hidup tidak diperhatikan," kata Sudin.

Di kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Siti Nurbaya mengatakan, kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Papua akibat limbah tailing PT Freeport bukan perkara mudah dan berjanji akan menyelesaikan polemik tersebut.