Kegagalan pemerintah juga tercermin dari minimnya kawasan imbuhan air tanah karena 64-92 persen merupakan tutupan lahan kedap dan terbangun (Data DLH DKI Jakarta). Dengan kata lain, beberapa wilayah di Jakarta kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mengganggu ketersediaan air tanah.

Wilayah dengan tutupan lahan kedap air paling tinggi adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Kedua daerah tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi angka penurunan muka tanahnya.

“Pernyataan Wagub ini adalah logical fallacy berbahaya yang dapat menumbalkan keberlangsungan lingkungan hidup dan hidup warga Jakarta. Jelas sekali bahwa premis akar masalah yang menyebabkan Jakarta tenggelam dan kesimpulan yang ditarik sebagai landasan solusi, tidak nyambung,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung.

Upaya pencegahan Jakarta tenggelam juga kontradiktif dengan kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020. Pemerintah justru mempermudah Izin pembangunan Gedung di Jakarta. Padahal, penurunan muka tanah juga dipengaruhi oleh beban bangunan. 

Walhi Jakarta menilai pemindahan IKN tidak akan berdampak signifikan pada penurunan masalah lingkungan hidup di Jakarta. Pasca pemindahan tersebut, Jakarta masih diwacanakan menjadi pusat bisnis dan jasa global di mana kebutuhan terhadap ruang akan terus tinggi dan wacana pemulihan lingkungan hidup di Jakarta menjadi semakin sulit dibayangkan.

“Pemindahan ibu kota sama sekali tidak berkaitan dengan agenda pemulihan lingkungan hidup di Jakarta. Selama ambisi pembangunan tidak diturunkan, Jakarta akan sulit pulih. Jadi, berhenti menggunakan alasan perbaikan lingkungan hidup di Jakarta untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota,” Kata Suci.