Menurut Sekar, perempuan adat di tanah Sumatera Utara dan hampir seluruh wilayah Indonesia telah lama menjadi korban akibat ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak memperhatikan aspek jender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan. 

Kelompok perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat kasus penghancuran hutan dan perampasan lahan, serta seringkali juga mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria.  

Rocky Pasaribu dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mengatakan, masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dengan serius di Sumatra Utara. Perampasan tanah adat, kerusakan hutan, dan lingkungan juga tidak serius ditangani. 

​​”Meskipun Presiden Jokowi telah menyerahkan 4 SK Hutan Adat di Danau Toba pada awal Februari 2022, namun belum menjawab persoalan masyarakat adat di Danau Toba. Masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dengan serius,” kata Rocky. 

Menurut Rocky, perampasan tanah itu terjadi akibat aktivitas perusahaan maupun program food estate milik pemerintah. Dia bilang, kehadiran dua perusahaan besar seperti PT Toba Pulp Lestari  (TPL) dan PT Dairi Prima Mineral (DPM) telah lama merenggut hak-hak perempuan pedesaan di wilayah Toba dan menghancurkan hutan kemenyan. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan krisis  iklim yang menyulitkan para petani untuk menentukan musim tanam. Para petani juga seringkali mengalami gagal panen akibat buruknya cuaca yang tidak dapat diprediksi. 

Pada pertengahan 2020, proyek pangan skala besar atau food estate juga mengambil tempat di Sumatra. Menurut Rocky, program tersebut menghilangkan budaya, pengalaman, dan pengetahuan perempuan dalam corak pertanian lokal. Mereka harus berpatokan pada sistem pasar yang ditentukan oleh pemerintah dan korporasi besar. 

Proyek tersebut dikhawatirkan akan melahirkan konflik baru, industrialisasi pangan yang mengenyampingkan masyarakat, serta monopoli lahan-lahan pertanian dengan skema yang tampak baik di permukaan saja. 

Aksi tersebut menyorot presidensi G20 yang dipegang Indonesia tahun ini. Hingga acara puncak November mendatang, berbagai agenda, termasuk Women 20 (W20) Summit turut digelar. Menurut aktivis dan perempuan adat yang menggelar aksi, pemerintah harus memastikan bahwa ada kesepakatan yang lebih ambisius yang harus dicapai untuk mengedepankan model pembangunan ekonomi  yang berkelanjutan. 

Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan beralih ke energi terbarukan yang berkeadilan, dan menghentikan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berbasis lahan yang mendorong deforestasi, merampas hak- hak masyarakat adat dan petani, serta hanya menguntungkan segelintir elit.