Samsul menyebutkan, kedua perusahaan ini tidak patuh dalam keamanan wilayah kerja dan kewajiban lainnya yang belum diselesaikan. Padahal kedua perusahaan tersebut memiliki izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Selain itu, DLHK Provinsi Bengkulu juga telah mengirimkan surat peringatan terhadap kedua perusahaan tersebut. Sebab kedua perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengamankan wilayah kerja masing-masing sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK.

"Karena mereka teledor dan membiarkan wilayahnya dirambah atau diduga diperjualbelikan maka dikirim surat peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, penanggung jawab Konsorsium Bentang Alam Seblat, Ali Akbar mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan selama delapan bulan dan pemantauan rutin yang dilakukan secara kolaboratif oleh anggota Konsorsium Bentang Alam Seblat, diduga kuat telah terjadi jual beli kawasan hutan habitat gajah hingga ratusan hektare di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Selain itu, hasil analisis tutupan hutan yang dilakukan oleh Konsorsium Bentang Alam Seblat di wilayah kerja Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor gajah seluas 80.987 hektare, diketahui seluas 39.812,34 hektare atau 49 persen telah terkonversi atau berubah menjadi lahan kering sekunder dan seluas 23.740,06 hektare atau 29 persennya telah beralih fungsi menjadi non-hutan.