Pencabutan izin perkebunan sawit oleh Bupati Sorong sendiri dilakukan setelah kajian evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit terhadap 24 perusahaan dengan total luas wilayah 576. ribu ha. Kajian ini merupakan tindak lanjut Inpres Moratorium Sawit dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kajian yang berlangsung dua tahun itu menemukan, pertama, perusahaan tidak mematuhi kewajiban dalam IUP untuk pembangunan kebun masyarakat. Kedua, perusahaan tidak melakukan kewajiban melakukan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan. 

Ketiga, izin lokasi kadaluarsa. Dan keempat, kejanggalan dalam penerbitan IUP.

Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Keberadaan perkebunan kelapa sawit mengancam relasi mereka dengan lingkungan sekitar dan aturan tradisional yang mengikat. Selama ini praktik pembukaan hutan dalam skala luas untuk perusahaan kelapa sawit berdampak pada kerusakan lingkungan, flora-fauna, krisis pangan, dan terancamnya situs budaya masyarakat lokal.

Makanya keputusan pencabutan izin perusahaan ini seharusnya diapresiasi. Pemkab Sorong menunjukkan upaya menjaga luas tutupan hutan di Kabupaten Sorong dan melindungi masyarakat adat.

“Berdasarkan pandangan  itu, ELSAM berharap PTUN Jayapura dapat berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola industri perkebunan sawit di Indonesia dengan menolak gugatan-gugatan yang diajukan perusahaan sawit tersebut,” jelas dia.