BETAHITA.ID -  Angka eksekusi ganti rugi dari hasil gugatan perdata yang dilayangkan pemerintah terhadap para pihak pelanggar hukum bidang kehutanan, ternyata baru menyentuh angka 3 persen dari jumlah total. Hal itu dikemukakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI yang disiarkan langsung, Senin (1/2).

Disampaikan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dalam presentasinya di depan para wakil rakyat,  pada kurun waktu lima tahun, tepatnya 2015-2020, terdapat 28 gugatan perdata dan tindak pidana tertentu yang dilayangkan pemerintah kepada para pelanggar hukum bidang kehutanan. Dari sejumlah gugatan itu, 13 perkara diantaranya sudah mendapatkan ketetapan hukum alias inkracht.

“Nilai putusan Rp19,8 triliun, yang belum dieksekusi R19,3 triliun,” kata Siti Nurbaya dalam presentasinya.

Presentasi sang menteri rupanya langsung mendapatkan respon dari Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin. Sang legislator mempertanyakan ihwal angka yang disebutkan Siti Nurbaya.