“Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel,” katanya.

Skala proyek biofuel sangat besar, hampir lima kali lipat dari luas budidaya tebu di Papua Selatan. Dari total biaya US$ 11 miliar, sekitar US$8 miliar dari total estimasi biaya dialokasikan untuk proyek food estate di Merauke, sementara sekitar US$1,7 miliar dibutuhkan untuk pembangunan rantai pasok, termasuk fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi.

“Angka ini merupakan estimasi konservatif. Sangat mungkin biaya sebenarnya akan lebih besar dari itu,” kata Jeffrey Hutton, penulis laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut perkiraan subsidi untuk bioetanol mencapai sekitar US$ 200 juta per tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah biaya logistik yang tinggi. Proses distribusi melibatkan pengangkutan dari lokasi produksi ke pelabuhan, penyimpanan, pengiriman antarpulau dengan kapal tanker, hingga distribusi ke pengguna akhir.

“Kompleksitas ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain, seperti Brasil,” katanya.

Penelitian ini membandingkan rencana Indonesia dengan Brasil sebagai acuan. Menurut Hutton, industri bioetanol Brasil tergolong sukses, tetapi dibutuhkan investasi lebih dari 25 miliar dolar AS (dalam nilai saat ini) serta konsistensi kebijakan selama kurang lebih 20 tahun, dimulai sejak akhir 1970-an hingga subsidi mulai dikurangi pada pertengahan 1990-an.

“Brasil juga memiliki rantai pasok yang matang dan teknologi produksi yang maju. Mereka menggunakan jenis tebu tertentu (bukan molase), dan proses produksinya menghasilkan produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau bahan bakar tambahan untuk pembangkit listrik,” katanya.

Hutton juga menekankan risiko reputasi bagi Indonesia jika muncul persepsi bahwa Indonesia membuka jutaan hektare hutan alami untuk proyek-proyek ini, maka hal tersebut dapat memicu peninjauan oleh pasar internasional.

“Dalam kerangka regulasi deforestasi Uni Eropa, komoditas impor akan diaudit untuk memastikan tidak berasal dari praktik deforestasi,” katanya.  

Deforestasi dan tekanan pada lahan 

Peneliti  dari Auriga Nusantara Sesilia Maharani Putri mengatakan terdapat potensi tekanan yang besar terhadap kebutuhan lahan terkait pengembangan bioetanol. “Secara langsung bersaing dengan kebutuhan pangan,” katanya. 

Bahan baku bioetanol seperti tebu membutuhkan lahan yang luas, sementara Indonesia sendiri bukan produsen utama tebu dan bahkan masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gula domestik.

“Jika target swasembada tebu dan pengembangan bioetanol terus didorong, maka perluasan lahan menjadi tak terhindarkan. Konflik antara kebutuhan pangan dan energi tak bisa dihindari,” ujarnya.

Sesilia menekankan bahwa perluasan lahan ini juga berkaitan erat dengan deforestasi. Berdasarkan catatan Auriga, deforestasi di Merauke pada 2025 telah mencapai sekitar 9.000 hektare. “Dampak ekspansi proyek sudah terlihat jelas, baik dari sisi pembukaan lahan maupun kerusakan ekosistem,” katanya.

Sesilia juga menyoroti beban fiskal bioetanol yang dia sebut berpotensi jauh lebih besar dibandingkan biodiesel. “Pada biodiesel, Indonesia memiliki keunggulan karena bahan bakunya—minyak sawit—diproduksi secara domestik dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat mekanisme pendanaan dari pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar,” katanya.

Sementara itu subsidi untuk bioetanol langsung ditanggung oleh APBN. Sesilia menyebut ada subsidi ganda yakni untuk bahan bakar yang dicampur bioetanol; serta subsidi untuk menutup selisih harga antara bioetanol dan bahan bakar konvensional. ”Negara harus menanggung dua lapis beban sekaligus,” katanya.