BETAHITA.ID - Wacana Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) melegalkan kegiatan pertambangan emas tanpa izin  (Peti) yang semakin marak terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, mendapat respons negatif dari kelompok masyarakat sipil. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, menilai rencana tersebut bukan penyelesaian masalah tambang ilegal, tapi justru berpotensi menjadi masalah baru.

Masalah baru dimaksud Jatam Sulteng adalah karena Parigi Mautong merupakan salah satu lumbung pangan utama di Sulteng, dengan produksi padi mencapai 417.388 ton pada 2025 dan lahan pertanian seluas 157.999 hektare. Kabupaten tersebut berperan penting sebagai penyangga pangan regional di Sulteng.

“Gubernur Sulawesi Tengah seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi industri berbasis pengolahan perikanan, pertanian dan pariwisata bahari di Kabupaten Parigi Moutong. Bukan bergantung pada ekonomi tambang, yang jelas-jelas berpotensi menghilangkan sumber mata pencarian yang lain seperti pertanian dan perikanan yang ada di Kabupaten Parigi Mautong,” kata Moh. Taufik, Koordinator Jatam Sulteng, dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Gubernur Sulawesi Tengah, imbuh Taufik, seharusnya belajar dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas ilegal terhadap lahan pertanian sawah di wilayah Kayuboko dan sekitarnya. Kegiatan tambang liar di wilayah itu sangat memengaruhi lahan pertanian, yang hanya bergantung pada curah hujan, karena kurangnya debit air yang mengairi areal persawahan.