Pemerintah berencana melibatkan sektor swasta dalam mencari pembiayaan untuk taman nasional. "Seperti kita ketahui, kita memiliki 57 taman nasional di Indonesia. Dan mohon maaf selama ini taman nasional dikelola dengan apa adanya, dan dengan pendanaan yang sangat minim sekali,” katanya.

Menurut Raja, pemerintah berencana mengembangkan laba dengan pendanaan ekowisata, agar puluhan taman nasional tersebut tidak menjadi beban anggaran negara. 

"Bagaimana mendapatkan uang, ya, pendanaan dari ecotourism dan uang itu dikembalikan untuk memperbaiki taman nasional kita," ujar Raja Juli.

“Taman nasional kita menjadi cost center, menjadi biaya, ya. Sama sekali tidak menjadi profit center," ujarnya. 

Saat ini Hashim menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim, serta Ketua Satuan Tugas Perumahan. Hashim juga menjadi ketua delegasi Indonesia pada perhelatan KTT Iklim PBB di Belem, Brasil (COP30), tahun lalu. 

Konflik kepentingan

Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi menilai, penunjukan Hashim itu akan memperbesar potensi konflik kepentingan dalam kebijakan sumber daya alam. 

“Penunjukan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, memperbesar potensi konflik kepentingan,” jelasnya. “Sebagai kepala Satgas, Hashim akan memiliki akses eksklusif terhadap data primer wilayah, biomassa, dan sertifikasi karbon,” katanya. 

“Karena itu, penunjukan Hashim, yang juga adik Prabowo Subianto, sebagai ketua Satgas tentu bukan sekadar langkah administratif. Penunjukan itu sinyal bahaya bagi tata kelola SDA di Indonesia,” ujar Firdaus. 

Menurut Firdaus Cahyadi, tanpa sekat yang tegas, akses ini rentan memberikan keuntungan ekonomi bagi entitas bisnis yang terafiliasi. “Ada pula kekhawatiran bahwa aturan main perdagangan karbon akan dirancang untuk mempermudah model bisnis korporasi besar, bukan benar-benar untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. 

“Satgas Taman Nasional ini bukan tidak mungkin akan menjadi lembaga yang minim kontrol karena posisi Hashim yang merupakan adik Prabowo Subianto,” ujarnya. 

Satgas tersebut, yang bersifat ad hoc, dikhawatirkan akan memperkecil pengawasan parlemen. “Potensi konflik kepentingan itu akan berdampak pula pada meningkatnya potensi perampasan lahan atas nama ekonomi hijau,” ujarnya.

Evaluasi taman nasional 

Sementara itu Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki urgensi untuk membentuk satgas terhadap pengelolaan taman nasional. 

Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih dulu melakukan evaluasi terhadap 57 taman nasional. Menurut Uli, saat ini banyak taman nasional yang berkonflik dengan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta fungsi konservasi yang hilang karena aktivitas pertambangan emas tanpa izin. 

“Urgensi paling mendasar adalah melakukan review kembali terhadap 57 kawasan taman nasional kita, karena itu bisa jadi jalan penyelesaian konflik, dan bisa menjernihkan mana saja wilayah yang memang membutuhkan perlindungan yang kuat,” kata Uli. 

“Langkah ini juga akan mengurangi beban negara, di samping menguraikan konflik dan pengembalian lahan kepada masyarakat adat, yang kemudian secara langsung melibatkan mereka sebagai aktor utama yang melindungi kawasan,” ujarnya. 

Dikutip dari pemberitaan media, Raja Juli Antoni mengatakan pilot project utama satgas tersebut adalah Taman Nasional Way Kambas di Lampung. 

“Dalam temuan Tempo, disebut ya tentang hal ini, bahwa dua bisnis utama yang akan diusung adalah pariwisata eksklusif dan perdagangan karbon. Jadi bisa dibilang, perdagangan karbon tersebut menjadi cara untuk mendapatkan biaya perlindungan kawasan,” katanya. 

“Jangan sampai rencana model di Way Kambas dilakukan di taman nasional lainnya. Ini tidak hanya akan menyingkirkan masyarakat adat, tetapi juga mendorong komodifikasi alam dan memperkaya segelintir orang. Jadi semakin jauh dari konteks bagaimana pengelolaan dan perlindungan taman nasional berbasiskan keadilan,” ujar Uli.