Samsir mengaku saat ini khawatir karena adanya rencana relokasi warga desa Kawasi ke Ecovillage Kawasi yang dibangun oleh Harita Group. Samsir menilai relokasi tersebut ditolak warga karena mengancam keberlanjutan mereka sebagai komunitas adat. 

“Yang diomongkan oleh pemerintah di sana itu bahwa sudah ada perda atau pergub serta juknisnya, kami berharap supaya bisa dicabut karena di sana adalah tanah adat kami dan kami hidup berdampingan sangat baik sesama kami warga,” ujarnya.

Nurhayati Jumadi, warga lainnya mengatakan kualitas air berubah sejak pertambangan dimulai. “Ada perubahan-perubahan air yang kami rasakan. Dulu air kami itu rasanya manis gitu. Kalau misalnya buat teh tidak perlu banyak gula, tetapi sekarang berubah rasa, asin . ... Kalau air ini tidak dimasak dengan baik, kami akan sakit perut. Itu sudah terjadi, sudah kami rasakan. Pernah mulai 2021 ada yang terjadi perubahan air itu, setiap kami masak itu ada seperti gelembung sabun gitu,” ujarnya.

Mata pencaharian warga pun turut terdampak. Perempuan nelayan bernama Sarbanun Lewer dari Kawasi mengatakan, hasil tangkapan berkurang drastis sejak aktivitas pertambangan dimulai di Pulau Obi. 

“Kalau dulu dengan suami saya itu pergi menjaring dalam 2-3 jam saja kita sudah dapat 2-3 juta. Tapi kalau sekarang kita pergi satu hari belum tentu kita bisa dapat ikan (untuk) makan,” katanya. 

“Saya sudah putus asa ... saya tidak pergi menjaring lagi karena laut kami juga kan tidak sama dengan dulu lagi. Laut kami sekarang sudah keruh, sudah kuning, jaring kami tidak putih lagi. Begitu kami taruh, jangankan 1 jam, 15 menit saja kami angkat itu sudah kuning, bukan berupa jaring lagi, sudah berupa lumpur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif WALHI Maluku Utara Faisal Ratuela mengatakan, saat ini kondisi Pulau sangat rentan akibat masifnya izin pertambangan dan laju ekstraksi. Dia mencatat, Pulau Obi, dengan luas 2.400 kilometer persegi, telah dibebani 21 izin pertambangan. 

“Laju ekstraksinya itu ada 21 izin pertambangan yang hampir menguasai 70 persen wilayah Obi dan warga di sana pasti akan hilang,” katanya.

Faisal mengatakan, pulau-pulau kecil memiliki daya dukung dan daya tampung terbatas. Ketika kawasan hutan dilepaskan untuk ekspansi industri ekstraktif tanpa mempertimbangkan buffer zone dan daerah aliran sungai (DAS), hal ini berpotensi memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor, pencemaran, dan mengancam sumber pangan masyarakat di darat maupun di laut. 

“Kondisi ini memperlihatkan bahwa industri nikel di Pulau Obi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara langsung menggerus ketahanan pangan dan keselamatan hidup masyarakat yang berhadapan langsung dengan operasi Harita Group,” kata Faisal.