“Saudara Stenliy Dambujai ditangkap paksa dan dibawa paksa ke Polres  Merauke untuk dimintai keterangan terkait  aksi yang dilakukan, setelah itu dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aksi protes di depan gereja,” katanya, Rabu, 17 Desember 2025. 

“Aksi itu sudah dia lakukan sebanyak 57 kali di beberapa gereja dan tidak dipersoalkan. Di kantor polisi Stenliy juga menyampaikan tidak akan memberikan keterangan sampai kuasa hukumnya datang, namun permintaan Stenliy tidak digubris dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut,” ujarnya. 

Menurut Philipus, penangkapan paksa tersebut telah melanggar HAM karena dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Dia menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penangkapan paksa jika dilakukan tanpa surat perintah, bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan kekerasan atau paksaan untuk mengaku, serta melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk tidak disiksa. 

Philipus menyebut, aksi Stenliy sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

“Jika kita melihat aksi yang dilakukan oleh Stenliy Dambujai jelas-jelas tidak bertentangan dengan aturan mana pun, karena tidak mengganggu aktivitas warga jemaat yang beribadah dan dilangsungkan di luar halaman gereja secara damai, aman, dan tertib,” katanya. 

“Maka, penangkapan paksa ini merupakan tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dan diduga merupakan bagian dari upaya pembungkaman ruang demokrasi bagi suara Kaum Awam Katolik di Merauke,” katanya.