Sementara itu Koordinator Nasional FIAN Indonesia Marthin Hadiwinata menyebut food estate tidak hanya gagal secara teknis, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia atas pangan dan gizi. 

“Sejak 2018, kasus kelaparan berulang di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban dasarnya. Hingga kini, 17,7 juta orang mengalami kelaparan dan lebih dari 123 juta jiwa tidak mampu mengakses pangan bergizi. Ironisnya, konsumsi makanan ultra-proses seperti mie instan justru terus meningkat,” kata Marthin. 

Marthin mengatakan, solusi masalah pangan di Indonesia adalah melalui reforma agraria. Dalam hal ini, petani kecil dan masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi produsen pangan utama. “Jalan keluarnya bukan mega-proyek pangan baru,” kata Marthin. 

Sementara itu Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pangan sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara kepada warga. Di sisi lain, Anis menilai proyek food estate dan MBG sering mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi, serta membuka ruang pelanggaran baru, yang menjadikan kelompok rentan sebagai korban. 

“Masyarakat adat, perempuan, anak, petani kecil, dan kelompok marginal adalah pihak yang paling rentan, tetapi justru paling sering dikorbankan. Pembangunan pangan tidak boleh melanggengkan penggusuran, pencemaran, atau kriminalisasi. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi semua warga,” kata Anis. 

Diskusi dua-mingguan tersebut diselenggarakan Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP).