“Kami menuntut Presiden Republik Indonesia segera membenahi institusi Polri dengan melakukan reformasi total, dengan paling tidak adanya laporan tahunan terbuka termasuk juga terbukanya penggunaan anggaran Polri setiap tahunnya.  Presiden harus segera lakukan perubahan struktural sekarang juga!” kata Koalisi. 

Desakan Koalisi

Koalisi mengatakan kewenangan polisi terlalu luas sehingga perlu distribusi kewenangan, terutama di ranah sipil. Pelayanan publik, seperti lalu lintas, pelayanan dalam negeri, maupun administrasi dan registrasi dan identifikasi kendaraan harus ditempatkan di bawah kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan. 

"Sebagai langkah konkret, kami menuntut perubahan terkait struktur organisasi kepolisian serta penegasan batas tugas antara pengamanan sipil dan tugas kepolisian umum," kata Koalisi. 

Koalisi juga mendesak agar penyidik dalam fungsi peradilan pidana harus dikonsolidasikan di bawah penegakan hukum yang independen. “Kami menuntut restrukturisasi internal yang menempatkan seluruh fungsi penyidikan secara jelas di bawah penegakan hukum yang independen perlu hadir mekanisme pengawasan independen guna memastikan investigasi yang kredibel, transparan, dan akuntabel.” 

“Kami juga menuntut evalusi dan peninjauan menyeluruh terhadap fungsi dan institusi Brimob agar relevansi dan urgensinya dapat diperjelas dalam konteks negara hukum dan demokrasi,” kata Koalisi.  

Cabut fasilitas dan tunjangan DPR 

Sementara itu Aliansi Perempuan Indonesia mendesak Prabowo untuk mencabut fasilitas dan tunjangan istimewa anggota DPR, seperti tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Aliansi juga mendesak evaluasi berbagai kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program yang merampas tanah adat. 

“Gelombang kemarahan rakyat hari ini adalah akumulasi kemuakan atas kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara. Harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak korban keracunan MBG,” kata Aliansi. 

“Perempuan dan pelajar yang berada di barisan depan aksi pun tidak luput dari kekerasan; mereka mengalami intimidasi, pemukulan, dan perlakuan diskriminatif hanya karena berani menyatakan pendapat. Semua tindakan represif ini menegaskan bahwa negara lebih memilih jalan kekerasan daripada membuka ruang dialog yang demokratis,” ujar Aliansi. 

Aliansi mengatakan, pemerintahan yang sedang dibentuk Prabowo lekat dengan budaya kekerasan, termasuk konflik agraria akibat proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Sulawesi, dan Maluku Utara. Prabowo juga dinilai telah memperluas ranah militer di wilayah sipil. 

“Hal ini mencerminkan karakteristik pemerintahan Prabowo yang sangat militeristik, anti perempuan, dan tidak berpihak pada rakyat. Prabowo sebagai penanggung jawab pemerintahan melanggengkan budaya kekerasan dengan menambah batalion, kodam, kodim, dan sebagainya demi membangun benteng pertahanan untuk memberangus perlawanan rakyat yang meminta keadilan serta melancarkan Proyek Strategis Nasional.” 

Aliansi juga menuntut agar Kapolri dan Kapolda turun dari jabatannya karena dinilai telah gagal menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.