Senior Data Strategist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengatakan perubahan fungsi lahan ini mengurangi kemampuan penyerapan air, sehingga limpasan air ke sungai menjadi sangat besar melebihi kapasitasnya dan mengakibatkan sungai meluap ke daerah permukiman di Bekasi yang berada di lokasi yang lebih rendah.

“Kini, lahan hutan di wilayah DAS Kali Bekasi hanya tersisa sekitar 1.700 hektare atau kurang dari 2 persen luas wilayah DAS,” ujar Sapta, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

Citra satelit DAS Kali Bekasi pada 2024. Sumber: Greenpeace Indonesia.

Citra satelit DAS Kali Bekasi pada 1990. Sumber: Greenpeace Indonesia.

Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menganggap, eksploitasi alam dan pembangunan yang serampangan di wilayah DAS Kali Bekasi seharusnya bisa dicegah jika pemerintah daerah melakukan pembatasan izin yang berdampak pada eksploitasi lingkungan di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga menilai pemerintah daerah juga perlu lebih sigap merespons peringatan cuaca dini yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai upaya mitigasi bencana. 

Jeanny menambahkan, Jabodetabek, layaknya Indonesia, kini berada di garis depan krisis iklim. Peringatan dini dari BMKG seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan respons cepat mitigasi bencana, terutama di tengah peningkatan frekuensi cuaca ekstrem akibat krisis iklim seperti saat ini.

“Dengan begitu, pemerintah daerah bisa meminimalisasi jumlah korban, dampak sosial dan kerugian ekonomi yang harus ditanggung warga,” ujarnya.

Jeanny mendorong pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim dibanding mengeluarkan solusi palsu seperti modifikasi cuaca yang hanya akan bertahan sementara. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus untuk merancang kota yang tahan iklim, serta mempersiapkan warga dalam menghadapi dampak krisis iklim. 

Pemerintah daerah, imbuhnya, juga harus memastikan upaya mitigasi dan adaptasi dampak krisis iklim dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan penuh negara, terutama bagi komunitas terdampak seperti rakyat miskin kota, masyarakat di wilayah pedesaan, warga pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Hal ini bukan hanya akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi krisis iklim, namun juga mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat” tutur Jeanny. 

Upaya adaptasi dan mitigasi dapat dilakukan melalui pengelolaan DAS terpadu, restorasi kawasan hutan di hulu, memperbanyak sumur resapan dan biopori, memperluas kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai resapan air hujan sekaligus mengurangi polusi udara.

Kemudian memberdayakan masyarakat dalam upaya mengelola daerahnya, melakukan pembatasan terhadap izin usaha yang mengeksploitasi lingkungan serta memastikan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.   

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menambahkan, pemerintah pusat pun perlu mengambil langkah untuk memitigasi krisis iklim yang lebih parah. Bondan berpendapat, krisis iklim akan semakin memperparah bencana hidrometeorologi seperti banjir. Untuk itu pemerintahan Prabowo-Gibran harus membuat terobosan kebijakan jika ingin melindungi warganya dari bencana iklim.

“Mengatasi penyebab utama krisis iklim harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan energi dan pembangunan, khususnya dengan meninggalkan energi fosil sepenuhnya.” kata Bondan.