Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan pusat riset mangrove (Mangrove World Center) di Bali, yang merupakan kolaborasi antara Indonesia dengan negara lain termasuk Jepang dan Jerman. 

Sebagai catatan, Indonesia kehilangan tutupan hutan mangrove seluas 52.000 hektare setiap tahunnya. Angka ini setara dengan luas Kota New York, Amerika Serikat. Sementara itu dalam 30 tahun terakhir, Indonesia kehilangan 900.000 hektare mangrove, sehingga luasnya yang semula 4,2 juta hektare menjadi 3,3 juta hektare. 

Direktur Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA), Muhammad Imran Amin mengatakan, capaian tersebut sudah cukup bagus. Dia menilai bahwa pendekatan lanskap yang diklaim pemerintah sudah tepat, yakni dengan melihat keseluruhan ekosistem mangrove di suatu wilayah. 

Selain itu, Imran menilai bahwa target 600.000 hektare yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terlalu ambisius, dan membandingkannya dengan luas kawasan kritis mangrove sekitar 500.000 hektare. Pemerintah juga menetapkan lokasi rehabilitasi hanya di sembilan provinsi. 

“Capaian angka tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena sebenarnya kalau bicara data faktual, target tersebut terlalu besar dan dikunci di sembilan provinsi,” kata Imran.  

Sementara itu anggota Indonesian Mangrove Society (IMS), I Nyoman Suryadiputra mengatakan, keberhasilan rehabilitasi tidak bisa diketahui dalam waktu sesaat. Namun harus melihat jangka panjang. Pasalnya bibit mangrove membutuhkan waktu untuk tumbuh, paling sedikit tiga hingga lima tahun.

“Ini karena setelah tiga-lima tahun bibit mangrove itu akan lebih kuat atau bertahan di lokasi tanamnya. Tapi kalau baru menanam hari ini atau satu tahun, tidak bisa menilainya. Karena bibit yang masih muda mudah sekali tercerabut oleh gelombang, arus laut, gangguan binatang seperti kepiting atau teritip, maupun karena aktivitas manusia seperti perahu yang mendarat di pinggir pesisir,” kata Nyoman. 

“Jadi evaluasinya tidak dalam waktu singkat. Bila perlu setelah lima tahun harus tahu apakah yang kita tanam itu masih ada bukti di lapangan dia hidup atau enggak,” kata Nyoman. 

Nyoman mengatakan bahwa pemerintah masih menghadapi banyak tantangan dalam melakukan rehabilitasi mangrove, mulai dari keberadaan tambak hingga status lindung hutan mangrove yang tidak menyeluruh.