Selain itu para pemilih jeli melihat aktor pendukung capres dan politisi supaya tak salah memilih kandidat yang ugal-ugalan.

“Jangan sampai kita terjebak pada janji, gimik, pencitraan, dan politik transaksional para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan,” kata dia. 

Ketua Dewan Nasional Walhi, Raynaldo G Sembiring, mengungkap beberapa hari belakangan seruan yang sama juga dilakukan akademisi dan tokoh masyarakat. Sikap ini muncul dari keresahan bersama. Ia menyebutkan kebijakan pembangunan yang destruktif terhadap sumber daya alam dan sikap politik yang curang dan culas belakangan merupakan ancaman demokrasi.

“Nggak mungkin ada keadilan ekologis tanpa demokrasi. Nggak mungkin ada keadilan iklim tanpa demokrasi yang sehat. Pertaruhan demokrasi kita ada di waktu-waktu ini,” ucapnya.

Akademisi Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyebutkan semua pihak telah merasakan matinya oposisi dalam pemerintahan selama ini telah mengakibatkan matinya demokrasi. Makanya, pemilu kali ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. 

Ia menyebutkan DPR tak sanggup menjadi penyeimbang bagi pemerintah karena dikuasai pendukung pemerintah. 

“Kita harus dorong sekarang atau kelak, pincangkan presiden. Harus atur bagaimana dia nggak boleh melakukan hal-hal tertentu. Apa yang do and don’t itu bisa diatur di masing-masing lembaga negara,” ucapnya. 

Sedangkan 28 ED Walhi melakukan seruan yang sama di daerah masing-masing, seperti Kalimantan Barat yang menanggung dampak deforestasi, Walhi Maluku Utara yang menanggung kerusakan lingkungan dan sosial akibat pertambangan dan hilirisasi nikel.  

Mereka pun menekankan akan berhati-hati memilih kandidat. Mereka tak akan memilih capres dan caleg yang tak membawa keadilan lingkungan.