Walhi Serukan Pilih Capres dan Politikus Pro Keadilan Lingkungan

Penulis : Aryo Bhawono

Uncategorized

Rabu, 07 Februari 2024

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID -  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar seruan nasional untuk memilih capres dan politisi yang berpihak pada keadilan lingkungan. Mereka meminta para pemilih jeli melihat aktor pendukung capres dan politisi supaya tak salah memilih kandidat. 

Seruan ini dilakukan Walhi Nasional bersama 28 Eksekutif Daerah Walhi se-Indonesia pada Selasa (6/2/2024). Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, mengungkapkan Pemilu Serentak 2024 ini diwarnai dengan kemunduran demokrasi, pembangkangan konstitusi, dan pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan. 

“Kami Walhi menyerukan elemen bersama Walhi bersama rakyat untuk mengamalkan prinsip Pilah-Pilih-Pulih untuk pemilihan capres-cawapres dan calon anggota legislatif,” ucapnya membacakan seruan di Jakarta.

Prinsip pilah, yakni memilah kandidat yang tidak memiliki rekam jejak melanggar konstitusi, HAM, lingkungan, dan pelanggaran etika. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar seruan nasional untuk memilih capres dan politisi yang berpihak pada keadilan lingkungan. Foto: Aryon Bhawono

Selain itu para pemilih jeli melihat aktor pendukung capres dan politisi supaya tak salah memilih kandidat yang ugal-ugalan.

“Jangan sampai kita terjebak pada janji, gimik, pencitraan, dan politik transaksional para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan,” kata dia. 

Ketua Dewan Nasional Walhi, Raynaldo G Sembiring, mengungkap beberapa hari belakangan seruan yang sama juga dilakukan akademisi dan tokoh masyarakat. Sikap ini muncul dari keresahan bersama. Ia menyebutkan kebijakan pembangunan yang destruktif terhadap sumber daya alam dan sikap politik yang curang dan culas belakangan merupakan ancaman demokrasi.

“Nggak mungkin ada keadilan ekologis tanpa demokrasi. Nggak mungkin ada keadilan iklim tanpa demokrasi yang sehat. Pertaruhan demokrasi kita ada di waktu-waktu ini,” ucapnya.

Akademisi Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyebutkan semua pihak telah merasakan matinya oposisi dalam pemerintahan selama ini telah mengakibatkan matinya demokrasi. Makanya, pemilu kali ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. 

Ia menyebutkan DPR tak sanggup menjadi penyeimbang bagi pemerintah karena dikuasai pendukung pemerintah. 

“Kita harus dorong sekarang atau kelak, pincangkan presiden. Harus atur bagaimana dia nggak boleh melakukan hal-hal tertentu. Apa yang do and don’t itu bisa diatur di masing-masing lembaga negara,” ucapnya. 

Sedangkan 28 ED Walhi melakukan seruan yang sama di daerah masing-masing, seperti Kalimantan Barat yang menanggung dampak deforestasi, Walhi Maluku Utara yang menanggung kerusakan lingkungan dan sosial akibat pertambangan dan hilirisasi nikel.  

Mereka pun menekankan akan berhati-hati memilih kandidat. Mereka tak akan memilih capres dan caleg yang tak membawa keadilan lingkungan.

SHARE