Pengajuan ini kata Jeanny, dilatarbelakangi oleh permohonan Judicial Review UU PWP3K yang diajukan oleh Rasnius Pasaribu, Direktur Utama PT Gema Kreasi Perdana (GKP). PT GKP adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii, wilayah Laut Banda, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut berada di bawah Harita Group yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia tahun lalu. 

Pokok permohonan dalam pengujian materiilnya adalah Pasal 23 ayat 2 yang tegas menyebut “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organic dan/atau peternakan.” 

Tak hanya itu, Rasnius juga ingin MK menghapus pasal Pasal 35 huruf (k) yang berbunyi “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.” 

Koordinator Sekretariat KORAL, Mida Saragih, menyebut bahwa dua pasal yang sedang digugat oleh perusahaan tersebut justru hadir untuk mengendalikan aktivitas tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil. 

“Dua pasal itu ada supaya perlindungan, konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan upaya memperkaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem ekologis yang ada di dalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ungkap Mida. 

Mida menyebut, dua pasal itu turut memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak yang diberikan tanggung jawab pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

“Oleh karenanya, kehadiran Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K selaras dengan pemenuhan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945,” kata Mida. 

Pani Arpandi, Perwakilan Masyarakat Pulau Wawonii, menyatakan kegiatan pertambangan nikel selama ini justru membawa banyak masalah, seperti sumber air bersih jadi tercemar, laut yang bercampur lumpur sehingga ekosistem laut hilang, serta deforestasi dan perusakan kebun warga. 

“Dua pasal tersebut harus tetap dipertahankan oleh MK. Kami warga sangat memohon. Jika tidak, akan banyak pulau-pulau kecil lainnya yang tak terlindungi,” ungkap Pani. 

Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, menyebut jika dua pasal tersebut dihapus akan melegitimasi pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. 

“Pasal ini jelas tidak melarang adanya aktivitas pemanfaatan di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, namun pasal ini menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tidak termasuk prioritas dalam upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan di pulau-pulau kecil,” kata Afdillah.