Di sektor perkebunan, komoditas sawit menyumbang 82% atau 88 konflik atau yang tertinggi di antara komoditas lainnya pada 2023, dengan luas area terdampak 103.133 hektare. 

Menurut Dewi, penyebab konflik agraria di area perkebunan melibatkan perusahaan pelat merah PTPN dengan 20 konflik yang mencakup 21.602 hektare lahan. Konflik menimpa 7.778 korban. 

Sementara itu perusahaan swasta menyebabkan konflik yang jauh lebih tinggi, yakni 88 konflik yang mencakup luas 102.943 hektare dan 29.775 korban. 

Dewi mengatakan konflik agraria di sektor perkebunan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pemberian izin konsesi. "Bisnis sawit tidak bisa terus-menerus mengabaikan bahwa memang ada PR cukup berat terkait kebijakan alokasi tanah untuk ekspansi kebun sawit yang terus meluas dan mendapat privilese kebijakan," kata Dewi. 

Menurut Dewi, aktivitas perusahaan perkebunan di Indonesia tidak hanya identik sebagai penyebab letusan konflik, tetapi juga sarat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 

KPA mencatat kasus represifitas dan kekerasan dari operasi perkebunan berujung pada kriminalisasi terhadap 252 orang, 52 mengalami penganiayaan, dua orang tertembak, dan 3 orang meninggal dunia. 

“Data ini cukup mencerminkan bagaimana krisis agraria yang terus menerus terjadi di industri perkebunan, utamanya bisnis sawit dan telah melahirkan korban-korban kekerasan serta hilangnya nyawa,” kata Dewi. 

Sektor pembangunan properti menempati posisi kedua sebanyak 44 kasus, disusul pertambangan sebanyak 35 kasus. Kemudian konlfik agraria akibat proyek infrastruktur sebanyak 30 kasus; sektor kehutanan 17 kasus; konflik di pesisir dan pulau kecil sebanyak 5 kasus; serta pembangunan fasilitas militer sebanyak 5 kasus.