Para aktivis HAM dan lingkungan, akademisi, serta penasehat hukum Haris dan Fatia menyayangkan pengajuan kasasi ini. Menurut mereka, putusan bebas murni seharusnya tak ditindaklanjuti dengan kasasi. 

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengungkapkan jaksa memang memiliki dasar hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 114/PUU-X/2012. Tadinya UU No  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengecualikan pengajuan kasasi oleh jaksa atas putusan bebas. 

“Seharusnya putusan bebas seperti ini tidak dikasasi dengan alasan HAM,” ucap dia dalam jumpa pers pada Rabu (10/1/2024).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebutkan  putusan bebas murni majelis hakim PN Jakarta Timur terhadap Haris dan Fatia ini berdampak baik terhadap kebebasan berekspresi. Belakangan ini, kata dia, kebebasan berekspresi kian merosot di negeri ini.

Seharusnya putusan ini ditindaklanjuti dengan koreksi kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks kriminalisasi atas kritik maupun protes terhadap kebijakan dan pejabat negara.

“Fakta dirujuk hakim secara logis dalam argumen dalam penalaran, dan pembuktian dan keyakinan,” kata dia. 

Penasihat Hukum Haris-Fatia, Muhammad Isnur, menyebutkan upaya kasasi ini harus dihadapi, jangan sampai karena upaya kasasi yang diajukan jaksa membuat kebebasan berekspresi kemudian menciut. 

“Hakim sudah memutuskan tak apa menyebut Luhut dengan sebutan ‘Lord’, maka sebut saja Lord Luhut. Jangan takut untuk mengkritik” kata dia.

Ia merasa sejak persidangan jaksa menunjukkan sikap berlebihan. Sikap ini mereka tunjukkan dengan menambahkan dakwaan yang tidak diajukan oleh pelapor, membangun tuduhan bahwa Haris Azhar hanya sekedar minta saham, bahkan memaksakan narasi bahwa terjadi kericuhan karena podcast Haris.

Pada Senin (8/1/2024), majelis hakim PN Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Kasus ini sendiri bermula dari diskusi Haris dan Fatia dalam video berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam' yang diunggah melalui akun Haris. 

Isi diskusi ini sendiri membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya' yang menunjukkan ada keterlibatan Luhut di sana.