“Warga yang memperjuangkan lingkungan hidupnya justru dibalas dengan pelaporan ke polisi dan anehnya di polisi justru naik ke penyidikan,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, ketika ditelepon pada Rabu (13/112/2023). 

Ia menyebutkan pada Senin 25 September 2023 lalu, warga dan pihak PT. WIN melakukan pertemuan di balai desa. Warga meminta agar PT. WIN tidak melakukan penambangan di area pemukiman dan memperbaiki sumber mata air mereka yang telah dirusak. Namun tak ada kesepakatan hingga akhir pertemuan. 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Konawe Selatan terhadap warga Desa torobulu,

Dua hari kemudian, warga melakukan demonstrasi karena perusahaan masih beaktivitas di pemukiman warga. Mereka menahan pihak perusahaan agar tidak melanjutkan aktivitas. 

“Tak terima aksi yang dilakukan oleh warga, Perusahaan Nikel PT Wijaya Inti Nusantara, melaporkan warga sebanyak 8 orang dengan dugaan telah menghalang-halangi investasi,” ucap Rahman. 

Menurutnya pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan PT WIN terhadap warga merupakan bentuk kriminalisasi. Upaya warga menjaga lingkungannya dilindungi dengan UU No. 32 Tahun 2009. 

Pasal 70 ayat (1) menjamin hak masyarakat melindungi dan  mengelola lingkungan hidup. Pasal 66 di aturan yang sama juga menjamin perlindungan hukum warga untuk tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Sedangkan perusakan kawasan mangrove yang juga dilakukan perusahaan juga mengancam kehidupan dan pencaharian warga desa. Warga rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan bergantung pada kondisi mangrove yang baik.

PT WIN sendiri sebelumnya telah ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) karena diduga melakukan perusakan mangrove dan lingkungan hidup di Desa Torobulu.

“Kami minta agar IUP PT. WIN Segera di cabut, Karena kami duga telah melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup,” kata dia.