UN-Habitat dalam laporannya menyebut, kota mengonsumsi sekitar 78 persen energi dunia, dan bertanggung jawab lebih dari 60 persen emisi gas rumah kaca, meskipun hanya menempati kurang dari 2 persen permukaan permukaan bumi. Fakta ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi kota-kota untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengendalikan emisi dan berkontribusi lebih signifikan terhadap tujuan nol global. 

"Sebagai ibu kota hutan lestari pertama di dunia, Nusantara tidak hanya akan menjadi kota hijau, tetapi juga menjadi mercusuar harapan dan tindakan menuju masa depan yang berkelanjutan," kata Bambang.

Bambang bilang, ambisi Nusantara untuk mencapai nol emisi pada tahun 2045 merupakan bukti dedikasi IKN untuk memerangi perubahan iklim. Tujuan ini selaras dengan tujuan Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Otoritas IKN bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan jalur tujuan ambisius menjadi tindakan yang spesifik dan terukur. 

"Tindakan utama ini adalah transformasi 65% dari luas lahan kami, yang sebagian besar berupa hutan monokultur, menjadi hutan tropis yang rimbun," ungkap Bambang.

Transformasi ini kata Bambang, dicapai melalui proses reboisasi yang ekstensif, tidak hanya tentang menanam pohon, tetapi juga meremajakan dan melestarikan ekologi. 

“Hutan tropis yang baru ini akan bertindak sebagai penyerap karbon utama, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap upaya mitigasi iklim. Pada saat yang sama, upaya ini akan memungkinkan Nusantara berkontribusi positif terhadap alam, dengan meningkatkan keanekaragaman hayati di Kalimantan,” ungkap Bambang.

Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin mengungkapkan strategi itu lebih sebagai gimmick. “Mau menanam pohon atau reboisasi dimana?” kata Fathur. Dia mengingatkan, wilayah IKN tidak berada di ruang kosong. Di sana ada banyak konsesi. Di sana juga ada 200 ribu hektare wilayah Kaltim yang masuk dalam lahan IKN. Sebanyak 53 desa di 5 kecamatan dari 2 kabupaten juga masuk ke proyek pemerintah pusat tersebut.

“Begitu banyaknya izin, (namun) sampai hari ini tidak ada kepastian sikap pemerintah terhadap bagaimana keberlanjutan izin dalam wilayah IKN ini,” katanya.