Direktur Penegakan Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra menyebut keanggotaan Indonesia di FATF tentu perlu disambut gembira, dan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, khususnya keyakinan uang yang diinvestasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

"Dari sisi penegakan hukum, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efektifitas kerja sama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara/jurisdiksi termasuk pemulihan aset," tutur Roni, Kamis (23/11/2023).

Roni mengatakan, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam memastikan penerapan tindak pidana pencucian uang berjalan efektif. Sepanjang 2021-2022, PPATK menyampaikan 1,602 laporan hasil analisis. Dalam rilisnya, kata Roni, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyebutkan total transaksi yang diduga terkait tindak pidana nominalnya mencapai Rp183,88 triliun.

Angka ini meliputi indikasi tindak pidana korupsi di peringkat pertama dengan nilai Rp81,3 triliun, diikuti tindak pidana perjudian senilai Rp81 triliun, green financial crime atau tindak pidana terkait sumber daya alam sebesar Rp4,8 triliun, tindak pidana narkotika Rp3,4triliun, dan penggelapan dana yayasan Rp1,7 triliun.

Tapi, lanjut Roni, Indonesia sudah seharusnya dapat meningkatkan upayanya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme pasca-keanggotaan FATF. Baik dalam bentuk penegakan hukum maupun pencegahan melalui percepatan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Roni menguraikan, salah satu Immediate Outcome (IO) yang dikeluarkan oleh FATF dan harus dipastikan pelaksanaannya oleh negara anggota adalah pengaturan badan hukum agar dapat tercegah dari pencucian uang dan terorisme, serta tersedianya informasi pemilik manfaat bagi pihak yang berwenang tanpa hambatan.

Capaian pemerintah Indonesia dengan mengatur kewajiban pelaporan pemilik manfaat, melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan membuka informasinya merupakan langkah maju penting memenuhi rencana aksi itu.

Menurut Roni, tantangan lebih lanjut dari kebijakan itu adalah bagaimana kemudian keberadaan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership) dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai pintu masuk dalam menjerat pelaku tindak pidana yang menyembunyikan identitas dan hasil kejahatan dengan menggunakan korporasi dan/atau sarana lainnya, yang merupakan pelaku/penerima manfaat sebenarnya. Terhadap pemilik manfaat yang bersembunyi menggunakan korporasi atau sarana lainnya menyebabkan kejahatan sulit untuk diungkap dan berdampak pada kerugian negara.

"Salah satu prasyarat dari itu adalah mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pemilik manfaat oleh badan hukum di Indonesia, yang sejak lebih dari 4 tahun lalu berjalan hingga Desember 2022 ini baru mencapai 38,47%," ujar Roni.

Seiring dengan itu, setelah menjadi anggota FATF, penting juga bagi pemerintah membangun mekanisme verifikasi yang handal untuk memastikan kebijakan mengenali pemilik manfaat ini dapat mencapai tujuannya. Itu semua, dalam pandangan koalisi masyarakat sipil tidak mungkin tercapai apabila pemerintah, pertama, tidak memperkuat sanksi terhadap pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan pemilik manfaat.

"Kedua, tidak menyediakan kanal partisipasi publik dan, ketiga, tidak membangun politik hukum yang tegas untuk mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan penelitian terkait akurasi pemilik manfaat badan hukum," ucap Roni.

Roni menambahkan, dengan berbagai ruang pembenahan itu, kelompok masyarakat sipil yang di dalamnya termasuk Yayasan Auriga Nusantara, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparency International (TI) Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aturan terkait pemilik manfaat, serta melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.