"Tentu dokumen RPJPD ini penting sebagai panduan bagi perencanaan pembangunan dalam berbagai aspeknya bagi di Kalbar. Namun, sejauh mana isinya benar-benar mengakomodir kepentingan rakyat dan lingkungan hidup utamanya, tentu masih perlu dibenahi," ujarnya.

Bercermin pada RPJPD Kalbar 2005-2025, kata Adam, alokasi peruntukan lahan untuk perkebunan monokultur hanya dengan luasan target 1,5 juta hektare. Sementara saat ini luasan konsesi untuk komoditi ini malah berlibat-lipat luasnya kini.

Demikian juga dengan agenda yang berkaitan kedaulatan pangan, dengan proyek kebun pangan (food estate) yang sebagian besar malah gagal. Alih-alih surplus bahan pangan, yang terjadi justru produk impor membanjiri pasaran di Kalbar.

"Belum lagi soal kebijakan berkenaan dengan kawasan hutan yang memasuki wilayah hidup dan pemukiman warga telah menjadi sumber masalah serius sekitar isu kehutanan di Kalbar selama ini, berikut potensi bencana ekologis yang semakin menjadi dari waktu ke waktu," ucap Adam.

Diketahui, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bersinergi dengan Kemenko Perekonomian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), USTDA, dan NuScale Power akan melakukan studi pengembangan nuclear SMR di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, pada 2030.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan nuclear SMR menawarkan operasi pembangkit sebagai pemikul beban dasar dan sekaligus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk bersinergi dengan penetrasi pembangkit intermitensi solar PV yang direncanakan semakin masif ke depan.

Menurut Sudarmatan, untuk mencapai net zero emission pada 2060 dibutuhkan persiapan yang matang serta kerja sama dengan berbagai pihak agar transisi energi berjalan dengan baik.

"PLN IP telah memiliki Peta Jalan Transisi Energi hingga 2060 untuk net zero emmission dengan mengembangkan energi hijau untuk bumi yang lebih baik. Kami hadir di sini untuk mempersiapkan secara matang dan aman, sehingga sesuai dengan peraturan dan perizinan. Tantangan ini tidak mudah sehingga dibutuhkan kerja sama berbagai pihak agar transisi ini berjalan baik serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," ujarnya saat Kick Off Meeting Techno-Economic Assessment of Nuclear Small Modular Reactor (SMR), dikutip dari Antara.

Rencana pembangunan PLTN di Kalbar ini agaknya telah mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah. Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar akan siap memfasilitasi PLTN.

"Kita siap fasilitasi, tapi memang perlu diperdalam lagi kajian-kajian lingkungan terhadap pembangkit listrik ini," katanya Selasa (12/9/2023), dikutip dari Tribun Pontianak.

Harisson mengatakan, tenaga nuklir sebenarnya cukup aman, hanya saja perlu dikaji lagi dari sisi lingkungan.

"Sebenarnya sudah kita coba juga untuk alat-alat diagnostik itu di RSUD dr Soedarso itu sudah menggunakan diagnostik kedokteran nuklir dan aman dari segi kesehatan bahkan sangat membantu untuk penegakan diagnostiknya," ujarnya.