Padahal, lanjut Hadi, Indonesia sebagai negara dengan skala geografis yang cukup besar memiliki berbagai macam potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi sekitar 3.295 gigawatt (GW) energi surya yang bisa mencukupi kebutuhan seluruh negeri.

Hadi mengatakan, koalisi meminta keseriusan pemerintah dalam implementasi transisi energi. Menurut Hadi, gelombang investasi yang besar juga harus dibarengi dengan payung hukum dan kemauan politik untuk melepas ketergantungan pada jebakan energi batu bara.

"Greenpeace pernah melakukan survei pada tahun 2020 dan menemukan bahwa lebih dari 80 persen warga Jakarta ingin memasang panel surya di rumahnya. Tingginya keinginan masyarakat yang ingin memasang panel surya harusnya bisa menjadi landasan bagi pemerintah agar membuat payung hukum yang lebih serius untuk mendukung penerapan energi terbarukan di masyarakat," ujar Hadi.

Yohanes Sumaryo dari Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menuturkan, salah satu daya tarik dalam memasang PLTS atap adalah adanya ketentuan net metering. Namun pemerintah mewacanakan untuk menghapus ketentuan net metering ini pada revisi Permen ESDM 26/2021 tersebut.

“Net metering itu bentuk insentif pemerintah agar masyarakat umum tertarik memasang PLTS atap yang harganya relatif masih mahal dibanding biaya langganan listrik PLN. Dengan net metering koefisien perbandingan ekspor-impor menjadi 1:1,  maka tingkat pengembalian modal atau payback period pemasangan PLTS atap bisa berkisar antara 4-5 tahun,” katanya.

Lebih lanjut Yohanes menjelaskan ketiadaan net metering akan menyurutkan minat calon pelanggan untuk memasang PLTS atap. Dia mengatakan, dengan revisi Permen ESDM No. 26/2021, yang mana ekspor listrik ke grid PLN ditiadakan, maka orang yang mau memasang PLTS atap terpaksa harus membeli baterai penyimpan energi yang cukup mahal dan membuat tingkat pengembalian modal lebih lama, menjadi 9-10 tahun.

"Ini menyebabkan banyak orang yang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap,” ucap Yohanes.

Pengamat lainnya, Suriadi Darmoko, pengampanye 350 Indonesia, berpendapat, kebijakan yang berubah-ubah bahkan cenderung membatasi partisipasi masyarakat dalam transisi energi  berbanding terbalik dengan fasilitas kebijakan yang didapat oleh para oligarki. Suriadi menyebut, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, selain dapat menggalang partisipasi publik, juga merupakan jalan pintas mengejar bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

Suriadi mengatakan, melalui PLTS atap publik bisa berpartisipasi dalam transisi energi. Sehingga ke depan independent power poducer (IPP) itu bukan lagi terbatas pada perusahaan skala besar, tapi juga melibatkan rumah tangga sampai Bumdes atau pemerintah daerah melalui PLTS atap.

"Semua orang mengkontribusikan atapnya untuk memanen listrik dari energi surya, tanpa perlu pengadaan lahan. Pemerintah harus ambil peran serius melalui kebijakan yang konsisten dan publik bisa dapat kepastian kebijakan dan kemudahan untuk berpartisipasi," kata Suriadi.

Menurut Reka Maharwati dari Enter Nusantara, selain memastikan sumber energinya beralih dari fosil ke energi terbarukan, hal penting lainnya dalam transisi energi adalah memastikan adanya diversifikasi kepemilikan. Ketersediaan komitmen pendanaan transisi energi saat ini, katanya, seharusnya digunakan oleh negara melalui BUMN untuk membangun sistem ketenagalistrikan di mana masyarakat bisa beramai-ramai terlibat dalam transisi energi.

“Selama ini orang muda selalu diberikan motivasi untuk menjadi agent of change, namun kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah belum juga mendengar aspirasi orang muda yang ingin mendorong perubahan ke arah yang lebih baik untuk generasi mendatang. Transisi energi yang bersih dan berkeadilan bisa mulai diwujudkan dengan segera melaksanakan Permen ESDM No. 26/2021 tanpa revisi,” ujarnya.

Dalam pernyataan resminya, Koalisi Demokrasi Energi menyebut, negara-negara di seluruh dunia dimandatkan untuk meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil sebelum 2030, jika ingin menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius dan menjaga bumi dari bencana iklim permanen. Sementara pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga akhir 2022 masih berkisar di angka 12 persen.

Koalisi Demokrasi Energi mendesak pemerintah untuk membatalkan revisi peraturan menteri tersebut, mempertahankan ketentuan yang sudah mengakomodir aspirasi pelanggan pada Permen ESDM 26/2021, segera menerbitkan Permen ESDM 26/2021, serta meminta PLN serius menjalankan mandat transisi energi dengan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada akses keadilan energi untuk rakyat.

Desakan Koalisi Demokrasi Energi ini juga disampaikan dalam sebuah petisi di Chance.org.